Purbaya Pergi, Problem Fiskalnya Tinggal

Purbaya Yudhi Sadewa akhirnya meninggalkan bangku Menteri Keuangan setelah sekitar setahun mengelola APBN. Orangnya pergi, tetapi kebijakannya tidak serta-merta ikut menghilang. Ada jejak nan tertinggal pada neraca fiskal, pengelolaan kas pemerintah, hubungan Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia, hingga langkah negara memperlakukan likuiditas perbankan. Karena itu, pergantian Menteri Keuangan kali ini semestinya tidak berakhir pada seremoni pergantian orang. nan jauh lebih krusial adalah melakukan audit atas penelitian fiskal nan ditinggalkan Purbaya.

Purbaya memang membawa keberanian nan lama lenyap dari Kementerian Keuangan. Ia menolak fiskal nan terlalu defensif, menginginkan APBN lebih garang mendorong pertumbuhan, dan memandang kas pemerintah sebagai instrumen nan dapat digerakkan untuk menghidupkan ekonomi. Masalahnya, keberanian kebijakan tidak selalu identik dengan ketepatan desain. Dalam sejumlah episode, Purbaya justru meninggalkan pertanyaan serius: kapan pengelolaan fiskal berakhir menjadi kebijakan anggaran dan mulai memasuki wilayah moneter? Di sinilah problemnya. Menteri baru tidak hanya mewarisi APBN, tetapi juga mewarisi pemisah kebijakan nan sempat dibuat kabur.

SAL nan Berubah Fungsi

Empat hari setelah menjadi Menteri Keuangan, Purbaya menempatkan Rp200 triliun duit negara ke lima bank pemerintah melalui KMK Nomor 276 Tahun 2025. BRI, BNI, dan Mandiri masing-masing mendapat Rp55 triliun, BTN Rp25 triliun, dan BSI Rp10 triliun. Tujuannya terang: memperbesar likuiditas perbankan, menurunkan biaya dana, mempercepat kredit, lampau mendorong pertumbuhan ekonomi.

Secara administratif, tidak ada nan ganjil dengan optimasi kas pemerintah. nan patut dipersoalkan adalah perubahan filosofi di baliknya. SAL tidak lagi sekadar diperlakukan sebagai penyangga fiskal, melainkan mulai digunakan sebagai instrumen untuk memengaruhi likuiditas, suku bunga, dan ekspansi kredit. Bahkan Kementerian Keuangan sendiri kemudian menyebut penempatan Rp200 triliun tersebut sebagai instrumen untuk “memompa likuiditas” dan mendorong pertumbuhan.

Eksperimen itu tidak berakhir pada Rp200 triliun. Pada pertengahan 2026, penempatan biaya pemerintah di Himbara bergerak menuju sekitar Rp381 triliun dan Purbaya kemudian menargetkan nyaris Rp400 triliun. Pada Agustus, dia kembali menambah Rp40 triliun dan merencanakan tambahan Rp30 triliun, sekaligus memperpanjang sebagian penempatan hingga Juli 2027.

Di sinilah batasnya mulai kabur. Ketika kas negara digunakan secara sistematis untuk mengatur kelonggaran likuiditas perbankan, fiskal secara perlahan memasuki wilayah transmisi moneter. Sinergi fiskal-moneter memang diperlukan. Namun sinergi tidak berfaedah satu otoritas mengambil alih kegunaan otoritas lainnya.

Dari Stimulus Menjadi Tarik-Ulur

Problem berikutnya justru muncul dari inkonsistensi pengelolaannya. Sebagian biaya pemerintah sempat ditarik kembali dari Himbara, sebelum kemudian dikembalikan ketika bank-bank mengeluhkan kekurangan likuiditas. Dalam satu episode, hanya sekitar 20 hari setelah penarikan, Purbaya kembali memasukkan Rp110 triliun ke perbankan. Himbara apalagi meminta agar biaya SAL tidak berkarakter on call lantaran ketidakpastian waktu penarikan dapat memengaruhi keberanian bank menyalurkan kredit.

Persoalannya bukan semata duit keluar-masuk. Kredit mempunyai tenor. Bank memerlukan kepastian sumber biaya ketika membangun portofolio pembiayaan. Jika biaya pemerintah dapat diperbesar, ditarik, lampau dikembalikan berasas perubahan pemeriksaan jangka pendek, kebijakan nan semula dimaksudkan menciptakan kepastian justru berpotensi memproduksi ketidakpastian baru.

Lebih problematik lagi, Purbaya secara terbuka mengakui pernah mendapat “kode” dari Bank Indonesia agar tidak ikut mencampuri wilayah kebijakan moneter. Ia juga berbeda pemeriksaan dengan BI dan lembaga lain dalam KSSK. Ketika parameter otoritas menunjukkan likuiditas memadai, Purbaya justru menyatakan info tersebut tidak menggambarkan kondisi sebenarnya lantaran bank mengaku kekurangan dana.

Perbedaan pandangan antarteknokrat adalah sesuatu nan sehat. Tetapi jika Menteri Keuangan dan bank sentral berbeda membaca sesuatu nan sangat elementer—apakah sistem perbankan kelebihan alias kekurangan likuiditas—problemnya menjadi lebih dalam. Negara terlihat mempunyai dua pemeriksaan terhadap pasien nan sama. Dalam kebijakan ekonomi, ketidakpastian seperti itu mempunyai harga: kredibilitas.

Tagihan untuk Menteri Baru

Menteri baru sekarang mewarisi situasi nan tidak sederhana. Defisit APBN 2026 diproyeksikan melebar menjadi sekitar 2,85 persen PDB, mendekati pemisah legal 3 persen dan lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Pada saat nan sama, Moody’s telah mengubah outlook Indonesia menjadi negatif dengan menyoroti berkurangnya prediktabilitas kebijakan dan akibat terhadap efektivitas kebijakan serta governance.

Masalah juga muncul pada hubungan APBN dengan Danantara. Menjelang akhir masa jabatannya, Purbaya menyebut sekitar Rp120 triliun untung Danantara bakal disetor ke APBN. Pernyataan itu kembali membuka persoalan mendasar mengenai posisi dividen BUMN, pendapatan negara, dan relasi fiskal antara Danantara dengan Kementerian Keuangan.

Karena itu, pekerjaan Suahasil Nazara bukan sekadar menjaga defisit di bawah 3 persen. Ia perlu mengembalikan disiplin pemisah kebijakan. SAL kudu kembali mempunyai kegunaan fiskal nan jelas. Koordinasi dengan Bank Indonesia kudu menghasilkan satu kerangka diagnosis, bukan kejuaraan instrumen. Hubungan APBN dengan Danantara perlu dibuat transparan. Dan nan paling penting, pertumbuhan kudu dibangun melalui produktivitas dan investasi, bukan terlalu mengandalkan injeksi likuiditas.

Purbaya patut mendapat angsuran lantaran berani menggugat fiskal nan terlalu pasif. Namun keberanian nan tidak dibatasi lembaga dapat berubah menjadi eksperimentasi nan mahal.

Purbaya telah pergi. Tagihan terbesarnya bukan Rp200 triliun, Rp381 triliun, alias apalagi Rp400 triliun nan pernah ditempatkan di perbankan. Tagihan sesungguhnya adalah memulihkan kembali pemisah antara fiskal dan moneter nan sempat dibuat terlalu cair.

Itulah problem fiskal nan sekarang tinggal di meja Menteri Keuangan baru.