Purbaya Mau Kurangi Utang Pemerintah Rp9.920 T, Tiru Cara SBY

1 hari yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi level rasio utang negara terhadap produk domestik bruto (PDB).

Sebagaimana diketahui, info terakhir utang pemerintah hingga akhir kuartal I-2026 senilai Rp 9.920,42 triliun, alias setara dengan 40,75% terhadap PDB.

"Kalau utang dalam jumlah absolut memang mungkin enggak bakal diturunkan, tapi kita bakal turunkan rasio utang terhadap PDB nya," kata Purbaya saat rapat kerja dengan Komite IV DPR, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Purbaya mengatakan, upaya pemerintah dalam mengurangi rasio utang terhadap PDB ini sebetulnya pernah dilakukan pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Caranya dengan mendorong pertumbuhan melalui sektor swasta.

"Apa rahasianya era SBY turun? lantaran waktu itu nan drive pertumbuhan private sector, government nya juga drive tapi enggak maksimum habis-habisan seperti era Pak Jokowi sehingga utangnya ke PDB enggak naik," tegas Purbaya.

Sayangnya langkah nan dilakukan SBY itu berbalik arah pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo. Era kepemimpinan Jokowi kata Purbaya dipenuhi dengan support kuat pemerintah dalam melakukan pembangunan, sehingga APBN kudu menyerap utang untuk mendanai program-program pemerintah.

"Kenapa bisa gitu era Pak SBY? lantaran kebijakan moneternya lebih mendukung private sector, dalam corak duit di sistem dibiarkan tumbuh nyaris 17%, makanya angsuran tumbuh 22% rata-rata 10 tahun itu, sedangkan era Pak Jokowi turun ke 7% rata-rata uangnya, sehingga pertumbuhan kreditnya hanya 7% juga," tegasnya.

"Jadi meski government gas lenyap lantaran private sector enggak bisa tumbuh kencang, jadi tumbuhnya hanya 5% ekonominya tapi utangnya naik terus. Jadi itu nan sedang kita perbaiki sekarang," tutur Purbaya.

Ia pun menekankan, kondisi utang nan ada saat ini pun sebetulnya implikasi dari kebijakan APBN pemerintahan sebelumnya. Maka, untuk mengurangi ketergantungan terhadap utang, saat ini dilakukan efisiensi nan cukup besar, hingga dirasakan pemerintah daerah.

"Bukan saya nan motong itu, ibu Sri Mulyani duluan, jadi saya pewaris saja, jadi jangan disahalin saya dong," ujar Purbaya dengan nada bercanda.

Ia memastikan, dalam mengambil kebijakan pengurangan utang, pemerintah tentu tidak bakal gegabah dengan melakukan pengurangan mendadak, lantaran bakal mengganggu program pembangunan.

Menurutnya, nan bakal dilakukan pemerintah adalah mengurangi penyerapan utang secara berjenjang sembari mendorong geliat upaya sektor swasta dengan memastikan likuiditas di sistem perekonomian terjaga tinggi di kisaran dua digit.

"Jadi kita approachnya hati-hati, utang enggak kita kurangi mendadak, tapi kita perlambat pertumbuhannya secara berjenjang tergantung kondisi ekonominya," tutur Purbaya.

(arj/arj)

Add