Jakarta -
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah menggelontorkan biaya Rp 7 triliun ke Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbaiki Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) nan menjadi pedoman dalam penetapan desil.
Purbaya menyebut BPS telah meminta tambahan anggaran pada awal tahun untuk memastikan kualitas DTSEN tersaji dengan baik. Menurutnya, permintaan tersebut sudah dipenuhi oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Jadi, DTSEN sama sensus itu jika nggak salah nyaris Rp 7 triliun lebih sedikit. Dengan macam-macam ya, cukup banyak. Jadi, mereka waktu awal-awal tahun, minta penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus," kata Purbaya di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hal itu disampaikan Purbaya saat merespons banjir protes hadap penetapan desil nan dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi. Protes tersebut banyak disampaikan masyarakat di media sosial.
Purbaya mengatakan, pemerintah terus melakukan perbaikan terhadap DTSEN. Eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menyinggung besarnya anggaran nan digelontorkan ke BPS untuk melakukan survey.
"Makanya sedang diperbaiki itu, DTSEN. Saya ngeluarin duit cukup banyak jika ke BPS tahun ini ya," sebut Purbaya.
Purbaya menambahkan, kesalahan info lazim terjadi dalam proses survei. Namun, sang bendaharawan negara berambisi hasil nan dikeluarkan BPS tahun depan jauh lebih baik.
"Jadi, tahun depan semestinya sih bakal lebih baik. Kalau salah satu, dua kan biasanya selalu ada jika disurvei, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi," tutur Purbaya.
(ily/ara)
15 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·