Purbaya Bantah Dana Negara tak Berguna untuk Ekonomi

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa (Tengah)(MI/Insi N J)

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah dugaan dana negara nan ditempatkan pemerintah tidak memberikan faedah bagi perekonomian. Ia menegaskan kebijakan penempatan likuiditas, termasuk biaya saldo anggaran lebih (SAL) di perbankan, justru membantu memperkuat likuiditas sistem keuangan, mendorong pertumbuhan kredit, dan menopang aktivitas sektor riil sehingga pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga di tengah tekanan global.

Pernyataan itu sekaligus menepis kritik sejumlah kalangan nan menilai pemerintah hanya menyampaikan narasi optimistis dengan menyatakan kondisi finansial negara tetap kuat dan mempunyai banyak uang.

Purbaya mengatakan ketahanan ekonomi nasional saat ini terus ditopang oleh koordinasi kebijakan fiskal dan moneter nan semakin erat untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, terutama dari sektor swasta. Salah satu langkah nan dilakukan adalah menyinergikan penempatan biaya pemerintah di bank komersial dengan strategi moneter guna memperkuat likuiditas sistem keuangan.

“Kalau Anda lihat base money M0 di April tumbuhnya 14,1%. Jadi ada cukup duit di perekonomian nan bakal mendorong pertumbuhan perekonomian. Jadi nan orang enggak banyak sadar ya, apa pentingnya duit tumbuh 14%,” ujar Purbaya dalam konvensi pers Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) jenis April 2026 di Jakarta, Rabu (19/5).

Purbaya menjelaskan, pada periode Juli 2023 hingga Agustus-September 2025 sempat terjadi perlambatan pertumbuhan duit beredar hingga berada di level negatif alias mendekati nol. Kondisi tersebut dinilai berisiko menekan aktivitas sektor swasta dan sektor riil. Karena itu, pemerintah berbareng bank sentral mengambil langkah meningkatkan likuiditas hingga pertumbuhan duit beredar kembali mencapai level dua digit, ialah di atas 14%.

Menurutnya, kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan sektor riil tetap bergerak. Ia menegaskan pemerintah tidak hanya konsentrasi membelanjakan anggaran untuk program-program pemerintah, tetapi juga menjaga agar sektor swasta dan aktivitas ekonomi masyarakat tetap melangkah melalui penguatan likuiditas di perekonomian.

Menurut dia, biaya sebesar Rp200 triliun dari saldo anggaran lebih (SAL) nan ditempatkan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) turut membantu bank sentral menambah likuiditas di sistem perekonomian.

“Jadi banyak nan bilang, oh uangnya enggak ada gunanya. Ternyata uangnya berguna,” tegas Purbaya.

Ia menilai sinergi kebijakan fiskal dan moneter mulai terlihat dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal itu tercermin dari pertumbuhan angsuran nan lebih sigap sehingga menopang ekspansi sektor swasta.

“Karena angsuran jadi tumbuh lebih cepat, cukup mendorong pertumbuhan swasta. Di triwulan pertama 2026 tumbuhnya 5,61%. Itu adalah akibat dari kebijakan nan kita kerjakan,” ucapnya.

Purbaya apalagi menyindir pihak-pihak nan sebelumnya meragukan kebijakan tersebut. “Jadi mereka mesti menulis lagi alias belajar lagi teori ekonominya alias menulis ulang teori ekonomi nan ada di kepala mereka,” katanya.

Ia menegaskan sinergi kebijakan moneter dan fiskal menjadi bukti nyata bahwa pemerintah bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi nan lebih sigap dengan menggerakkan dua mesin pertumbuhan sekaligus, ialah pemerintah dan sektor swasta.

“Sekarang sudah mulai jalan, tapi ini saya bilang baru mulai, tetap belum lari. Kita bakal coba sorong terus agar tumbuhnya makin sigap lagi ke depan,” ujarnya.

Purbaya juga menyoroti sejumlah parameter konsumsi masyarakat nan mulai membaik pada April 2026. Penjualan mobil nan sebelumnya terkontraksi 17,1% pada Maret 2026, berbalik tumbuh 55% pada April. Sementara penjualan sepeda motor meningkat 28,1%. “Jadi daya beli masyarakat tetap ada,” ucapnya.

Menurut dia, pertumbuhan konsumsi berpotensi lebih tinggi pada Juni 2026 seiring rencana pemerintah mengeluarkan insentif untuk kendaraan listrik.

“Juni saya pikir bakal tumbuh lebih sigap lagi lantaran pemerintah bakal mengeluarkan insentif untuk mobil listrik dan motor listrik. Kita mau ada stimulus tambahan di perekonomian,” katanya.

Selain itu, dia menyebut kepercayaan konsumen memang sedikit menurun pada April, namun tetap berada di level aman. Peningkatan konsumsi bahan bakar minyak (BBM), penjualan listrik, hingga konsumsi semen dinilai menjadi sinyal aktivitas ekonomi mulai meningkat kembali.

“Industri mulai jalan lagi. Konsumsi semen domestik naik juga di bulan April. Biasanya konsumsi semen berasosiasi dengan pembangunan, di PDB-nya itu ditarik ke investasi nanti. Artinya investasi bakal tumbuh sigap juga di triwulan kedua tahun ini,” ujarnya.

Purbaya mengaku sempat pesimistis terhadap prospek pertumbuhan ekonomi triwulan kedua 2026. Namun, info terbaru justru menunjukkan daya beli masyarakat tetap terjaga.

“Ini info nan mengagetkan saya juga. Tadi saya agak pesimis tentang triwulan kedua, tapi setelah memandang info seperti ini, bagus artinya daya belinya tetap terjaga,” katanya.

Ia menambahkan pemerintah terus memantau perkembangan ekonomi melalui kajian tim mahir di Kementerian Keuangan, terutama di tengah tekanan eksternal nan tetap membayangi nilai tukar rupiah dan aktivitas ekonomi domestik.

Terpisah, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan menilai, kondisi fiskal Indonesia semakin tertekan di tengah melemahnya penerimaan negara dan meningkatnya beban pembayaran kembang utang.

Menurutnya, beragam parameter menunjukkan kesehatan fiskal nasional terus menurun, namun pemerintah tetap menyampaikan narasi optimistis bahwa kondisi finansial negara tetap kuat dengan klaim duit kita banyak. “Kondisi fiskal Indonesia semakin memprihatinkan. Keuangan negara terus melemah,” ujar Anthony dalam keterangan resminya, Selasa (19/5).

Ia menyoroti rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nan turun tajam menjadi hanya 9,3% pada triwulan I-2026. Angka tersebut disebut sebagai nan terendah di antara negara-negara ASEAN-7. Di saat nan sama, pembayaran kembang utang negara melonjak hingga mencapai 25,1% terhadap penerimaan negara, level nan dinilai sudah membahayakan keberlanjutan fiskal.

“Siapa pun nan memandang rasio-rasio tersebut secara bening bakal mengatakan bahwa fiskal Indonesia sedang tidak sehat,” katanya.

Namun demikian, Anthony menilai pemerintah justru terus membangun persepsi bahwa kondisi fiskal tetap aman. Menteri Keuangan, kata dia, berulang kali menyampaikan bahwa finansial Indonesia sehat dan kuat dengan narasi duit kita banyak. Menurut Anthony, komunikasi semacam itu tidak relevan dengan kondisi nan terjadi di lapangan. “Narasi seperti ini tidak membantu sama sekali,” tudingnya. (Ins/P-3)