Purbaya Bakal Salurkan Rp 20 T Bantu Pemda Bayar Gaji ASN

Jakarta -

Kementerian Keuangan bakal segera menyalurkan Rp 20,5 triliun kepada 490 pemerintah wilayah untuk menjaga stabilitas finansial daerah. Bantuan tersebut sekaligus memastikan pembayaran penghasilan Aparatur Sipil Negara (ASN) wilayah dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dapat dilakukan tepat waktu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan pengarahan langsung Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah pusat juga telah mendengarkan beragam aspirasi dari wilayah nan mengalami hambatan dalam memenuhi tanggungjawab pembayaran penghasilan pegawai.

"Bapak Presiden Prabowo sangat memahami kondisi finansial wilayah nan sedang dialami pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga mendengarkan aspirasi dari pemerintah wilayah nan mengalami kesulitan dalam melakukan pembayaran penghasilan pegawainya," ujar Purbaya dalam keterangan tertulis, Kamis (6/8/2026).

Sebagai tindak lanjut atas pengarahan Prabowo, pemerintah memutuskan memberikan support finansial kepada pemerintah wilayah agar kondisi fiskal wilayah tetap terjaga dan pelayanan publik tidak terganggu.

"Sebagai corak perhatian nan sangat besar dari Presiden terhadap kondisi finansial pemerintah daerah, Presiden telah memberi petunjuk untuk memberikan support dari Pemerintah Pusat ke pemerintah daerah," kata Menkeu.

Bantuan tersebut ditargetkan mulai disalurkan paling lambat pada pekan depan. Saat ini, proses manajemen penyaluran tengah diselesaikan agar biaya dapat segera diterima oleh pemerintah daerah.

"Bantuan ini bakal segera dicairkan paling lambat minggu depan. Dengan support ini, diharapkan pemerintah wilayah dapat melakukan pembayaran penghasilan para pegawai ASN Daerah dan juga pegawai P3K di pemerintah daerah," jelasnya.

Purbaya menambahkan, total support nan disiapkan pemerintah mencapai Rp 20,5 triliun dan bakal disalurkan kepada 490 pemerintah daerah. Besaran support nan diterima masing-masing wilayah dihitung berasas kebutuhan riil dan keahlian fiskalnya.

"Rp20,5 triliun untuk 490 pemerintah daerah. Saat ini tetap diproses administrasinya. Kita hitung berasas anggaran masing-masing wilayah dan kekurangannya seperti apa. Semua bisa dideteksi, sehingga support nan diberikan betul-betul mencukupi kebutuhan daerah," ujarnya.

Pendekatan tersebut dilakukan agar support pemerintah pusat tepat sasaran dan bisa memperkuat kondisi finansial daerah. Pemerintah wilayah diharapkan dapat menjalankan tanggungjawab fiskalnya secara optimal tanpa menghadapi persoalan pembayaran penghasilan sebagaimana terjadi di sejumlah wilayah sebelumnya.

(ily/ara)