Pupuk Dunia Melonjak, Prabowo Malah Turunkan Harga Pupuk Subsidi 20%

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo mengambil langkah menurunkan nilai pupuk bersubsidi sebesar 20% guna menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Hal ini sebuah langkah berbeda dan berani di saat nilai pupuk bumi melonjak lebih dari 40% akibat gangguan pasokan global.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan kepintaran Presiden Prabowo membaca situasi bumi terhadap potensi krisis pupuk dunia nan mulai menekan banyak negara.

"Presiden Prabowo sejak awal sudah membaca bahwa bumi sedang menuju periode nan tidak stabil. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan," kata Mentan Amran dalam pernyataan resminya, Minggu (3/5/2026).

Sejak Februari 2026, bentrok di Timur Tengah menutup Selat Hormuz, jalur sepertiga perdagangan pupuk global, sementara China menghentikan ekspor pupuk nitrogen utama. Dampaknya, nilai urea bumi melonjak lebih dari 40% dalam hitungan minggu, dan negara-negara Asia Tenggara nan berjuntai pada impor pupuk menghadapi ancaman krisis produksi pangan.

Kebijakan penurunan nilai 20% pupuk bersubsidi mencakup seluruh jenis pupuk bersubsidi nan digunakan petani, mulai dari urea, NPK dan ZA. Pemerintah juga menyiapkan langkah struktural nan menyasar biaya, distribusi, dan kesiapan pupuk. Penurunan nilai pupuk bersubsidi menjaga daya tanam petani pada musim 2026 di tengah lonjakan nilai global.

Di sisi distribusi, pemerintah memangkas 145 izin pupuk melalui Instruksi Presiden, sehingga penyaluran dipercepat dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia dan langsung ke petani.

Akses pupuk dipermudah melalui integrasi berbasis KTP dan ekspansi jaringan gerai hingga desa, dengan sasaran menjangkau seluruh kecamatan sentra pangan sebelum musim tanam gadu 2026, sehingga pupuk tersedia dan mudah diakses tepat waktu.

Selain itu, ketahanan stok dijaga melalui diversifikasi pasokan sejak 2025. Ketergantungan pada satu jalur impor dikurangi, sehingga akibat penutupan Selat Hormuz dan pembatasan ekspor China dapat ditekan, dan pasokan pupuk untuk musim tanam 2026 tetap aman.

Kebijakan ini diperkirakan bisa menurunkan biaya produksi petani dalam kisaran ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam. Akses pupuk juga diperluas bagi lebih dari 16 juta petani, sekaligus mengurangi potensi kelangkaan akibat pengedaran nan tidak merata serta memperkuat posisi tawar dalam menghadapi perubahan nilai gabah.

Keberpihakan Presiden Prabowo kepada petani tidak berakhir pada penurunan nilai pupuk. Melalui Instruksi Presiden, pemerintah juga memangkas izin pengedaran pupuk nan selama ini menghalang penyaluran, memastikan pupuk bersubsidi betul-betul sampai ke tangan petani secara tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat harga.

Pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram sebagai agunan bahwa petani tidak merugi setelah berproduksi. Kebijakan ini memastikan selisih antara biaya produksi dan nilai jual tetap menguntungkan petani, apalagi di tengah tekanan nilai global.

Dengan demikian, pemerintah datang di dua ujung rantai produksi sekaligus: menekan biaya di hulu melalui subsidi dan deregulasi pupuk, sekaligus menjaga pendapatan petani di hilir melalui agunan nilai gabah. Pendekatan hulu-hilir inilah nan membedakan kebijakan pertanian Presiden Prabowo dari sekadar respons jangka pendek.

Saat ini sebagian besar petani di Thailand mulai enggan menanam akibat lonjakan nilai pupuk, dan Vietnam menghadapi tekanan terhadap ekspor beras lantaran terganggunya pasokan dari China dan area Teluk.

Krisis pupuk dunia juga memperlihatkan kerentanan negara-negara di kawasan. Vietnam nan memasok nyaris 80% kebutuhan beras Filipina mengimpor lebih dari 480.000 ton pupuk dari China pada kuartal pertama 2026, sehingga larangan ekspor Beijing berpotensi mengganggu rantai pasok. Filipina nan berjuntai pada China untuk 75% kebutuhan pupuk juga tidak mempunyai penyangga domestik nan kuat.

Thailand memperoleh sekitar seperlima pupuknya dari China dan 32% dari area Teluk nan sekarang terganggu, mendorong sebagian petani menunda tanam lantaran tingginya biaya produksi.

Di tengah kondisi tersebut, Indonesia berada pada posisi lebih kokoh lantaran didukung diversifikasi pasokan, penguatan produksi domestik, dan konsistensi kebijakan subsidi.

Amran juga menegaskan ketahanan pangan Indonesia sangat kokoj di tengah ancaman El Niño dan ketidakpastian dunia nan melanda banyak negara. Cadangan beras pemerintah saat ini telah melampaui 5 juta ton nan merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah, memberikan alas nan kuat untuk menjamin kesiapan pangan nasional dalam beragam skenario tekanan, baik dari gangguan suasana maupun gejolak rantai pasokan global.

Capaian ini merupakan hasil langsung dari kebijakan produksi nan konsisten, termasuk program pompanisasi, ekspansi areal tanam, dan penguatan penyerapan gabah petani oleh Bulog. Dengan stok sebesar ini, Indonesia tidak hanya bisa menjaga stabilitas nilai pangan di dalam negeri, tetapi juga mempunyai posisi nan lebih kuat dibandingkan negara-negara tetangga nan sekarang berjuang menghadapi tekanan produksi akibat krisis pupuk dan anomali cuaca.

"Inilah buah nyata dari ketepatan visi dan keberanian Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan tepat untuk kepentingan petani nasional," kata Amran.

(hoi/hoi)

Add