Punya 'Harta Karun Langka', Ini yang Perlu Dilakukan Pemerintah RI

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai pengembangan 'harta karun super langka' alias Logam Tanah Jarang (LTJ) di Indonesia tidak cukup hanya mengandalkan regulasi. Setidaknya pemerintah juga perlu menyiapkan tata kelola, teknologi, investasi, hingga akses pasar.

Menurut Bambang, logam tanah jarang merupakan komoditas nan sangat diminati di pasar global. Namun, rantai pasok dan tata kelola perdagangan internasionalnya tetap didominasi oleh sejumlah negara besar.

"Yang kita perlukan kelak gimana tata kelolanya, kemudian gimana teknologinya, kemudian siapa nan berinvestasi, kemudian gimana pasar. Karena ingat, logam tanah jarang ini peralatan nan seksi," ujar Bambang kepada CNBC Indonesia dalam Economic Update, dikutip Rabu (24/6/2026).

Ia lantas menjelaskan bahwa saat ini penguasaan teknologi dan pasar logam tanah jarang tetap berada di tangan negara-negara seperti China, Amerika Serikat, Kanada, dan Prancis. Bahkan, Jepang nan dikenal sebagai negara maju dalam sektor manufaktur disebut belum sepenuhnya menguasai teknologi tersebut.

"Nah ingat, apalagi Jepang pun belum menguasai pengelolaan teknologi untuk logam tanah jarang," katanya.

Oleh karena itu, menurutnya langkah pemerintah dalam menyiapkan pengelolaan industri logam tanah jarang sudah berada di jalur nan tepat, dimulai dari pembentukan kelembagaan nan bakal menjadi fondasi pengembangan sektor tersebut.

"Sudah dibentuk Badan Industri Mineral (BIM), nan kelak bakal menjadi think tank dan pelaksana itu. Lalu kemudian ada operatornya, Perminas, perusahaannya. Lalu kemudian kita punya sumber bahan bakunya. Nah nan bakal kita eksekusi nanti, kita mau pakai teknologi apa. Kita pakai teknologi apa, nan berinvestasi sudah pasti kelak jika tidak ada investasi dari luar, pasti kelak dari Danantara," ujarnya.

(pgr/pgr)

Add as a preferred
source on Google

[Gambas:Video CNBC]