Pungutan Perpisahan Tekan Ekonomi Keluarga, Legislator Perindo: Disdik Harus Bertindak!

Anggota Komisi 2 DPRD Medan dari Partai Perindo, Binsar Simarmata

MEDAN – Beban pengeluaran pendidikan di tengah tekanan ekonomi masyarakat kembali menjadi sorotan. Selain biaya akademik, pungutan aktivitas sekolah dinilai mulai membebani orang tua siswa, terutama menjelang kelulusan ketika sejumlah sekolah menggelar agenda perpisahan dengan biaya tambahan nan tidak sedikit.

Situasi tersebut dinilai berpotensi menekan ekonomi family dan mendorong munculnya praktik pungutan nan memberatkan masyarakat.

Anggota Komisi 2 DPRD Medan dari Partai Perindo, Binsar Simarmata, meminta Dinas Pendidikan Kota Medan segera menerbitkan surat info larangan pungutan duit perpisahan bagi siswa nan baru lulus.

"Pada prinsipnya, kami meminta Disdik segera membikin surat info nan berisi larangan bagi sekolah melakukan pungutan duit perpisahan, apalagi jika dilakukan dengan paksaan," ujar Binsar, Kamis (7/5/2026).

Dia menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini perlu menjadi pertimbangan utama dalam penyelenggaraan aktivitas sekolah. Kebijakan pendidikan, menurut dia, tidak semestinya menambah tekanan terhadap ekonomi keluarga, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan terbatas.

"Jika tetap dilakukan, aktivitas tersebut kudu berkarakter sukarela dan tidak boleh diseragamkan kepada seluruh siswa," tegasnya.

Selain pungutan perpisahan, dia juga meminta sekolah tidak mewajibkan aktivitas tamasya ke luar wilayah andaikan berpotensi membebani orang tua siswa secara finansial.

Oleh lantaran itu, dia menyarankan aktivitas perpisahan diarahkan pada program nan lebih sederhana dan mempunyai nilai sosial, seperti infak kitab nonpelajaran alias penanaman pohon.

"Kami minta tidak ada quote nan memberatkan. Kalaupun ada kesepakatan, kudu ada pengecualian bagi siswa nan tidak mampu," katanya.