Puan Dorong PLN Mitigasi Dampak Pemadaman Listrik Bergilir

Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong PT PLN (Persero) untuk memitigasi akibat pemadaman listrik bergilir nan banyak mengganggu aktivitas masyarakat. Ia juga meminta PLN menjelaskan secara transparan ke publik mengenai argumen pemadaman bergilir panjang nan terjadi di Pulau Jawa.

"Saya sudah mencatat adanya pemadaman bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa lantaran gangguan pasokan batu bara dan gangguan teknis pada PLTU. Hal ini tentunya menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat nan terdampak," kata Puan dalam keterangannya, Senin (22/6/2026).

Seperti diketahui, pemadaman listrik bergilir telah berjalan selama beberapa pekan terakhir di Pulau Jawa. Durasi nan cukup panjang dan sering membikin masyarakat resah lantaran padamnya listrik mengganggu aktivitas sehari-hari, hingga berakibat ke persoalan ekonomi.

PT PLN (Persero) telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa. PLN mengungkap gangguan pasokan batu bara berkalori menengah medium range coal menjadi salah satu aspek nan memengaruhi pasokan listrik.

Selain itu, PLN disebut menghadapi hambatan teknis pada dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) besar milik perusahaan listrik swasta alias independent power producer (IPP) nan menjadi mitra Perseroan.

Hari ini, Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo menemui Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan persoalan pemadaman listrik bergilir ini. Dirut PLN juga mengatakan pemadaman listrik bergilir di Pulau Jawa saat ini sudah dapat dikurangi lantaran sistem kelistrikan di Jawa mulai membaik.

Puan pun mengapresiasi upaya nan dilakukan PLN untuk mengatasi persoalan ini.

"Saya mengapresiasi langkah sigap PLN dalam memulihkan pasokan listrik dan meminimalisir pemadaman bergilir, serta para petugas lapangan nan bekerja untuk mengembalikan stabilitas sistem kelistrikan," tuturnya.

Meski begitu, Puan mengingatkan komitmen PLN untuk mengurangi pemadaman listrik bergilir tidak boleh menghentikan proses evaluasi. Ia juga meminta PLN melakukan mitigasi akibat nan muncul akibat pemadaman listrik bergilir, terutama memitigasi golongan masyarakat dan sektor nan paling terdampak.

"Akar masalah penyebab gangguan nan berakibat luas bagi masyarakat, kudu diketahui secara transparan," tegas Puan.

"Saya juga mengimbau agar PLN dapat memitigasi akibat pemadaman listrik bergilir dan melindungi kepentingan masyarakat nan terdampak langsung. Mulai dari UMKM, industri, rumah sakit, dan sektor pelayanan publik," imbuhnya.

Puan menyebut ketika listrik padam, maka aktivitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, komunikasi, hingga pekerjaan pada sektor-sektor tertentu ikut terhenti.

Di beragam media massa dan media sosial ditemukan banyaknya masyarakat nan mengeluhkan pemadaman listrik bergilir sangat menghantam produktivitas ekonomi kerakyatan.

Seperti pedagang soto di Pasar Legi Solo kehilangan kesempatan berjualan, penjual es di Bekasi nan terancam merugi lantaran produk dagangannya mencair, pedagang kue kesulitan mempertahankan kualitas produknya. Bahkan pemilik upaya bakery rumahan ada nan terpaksa membuang bahan separuh jadi roti dagangannya akibat pemadaman listrik.

Belum lagi akibat di rumah tangga. Banyak orangtua nan kudu mencari langkah menenangkan anaknya nan kepanasan saat pemadaman listrik panjang terjadi. Tak sedikit juga pengakuan ibu menyusui nan terpaksa membuang stok ASI perah (ASIP) lantaran mencair akibat tak ada listrik untuk menyimpan ASIP di freezer.

Pekerja nan mengandalkan internet di rumah untuk bekerja dari jarak jauh pun terpaksa menghentikan aktivitasnya.

Menurut Puan, kejadian tersebut menunjukkan bahwa akibat pemadaman listrik jauh melampaui sekadar padamnya lampu. Ketiadaan daya dinilai sangat mengganggu kehidupan sehari-hari.

"Pemadaman listrik bergilir nan cukup besar ini menyentuh aspek produktivitas masyarakat dan keberlangsungan ekonomi keluarga," sebut Puan.

Lebih lanjut, Puan menilai di kembali padamnya aliran listrik nan cukup lama dan sering, tersimpan persoalan nan lebih besar ialah menyangkut ketahanan prasarana daya nasional, perlindungan terhadap pelaku upaya kecil, dan kualitas pelayanan publik nan menjadi kewenangan masyarakat.

"Insiden ini kudu menjadi pelajaran untuk memperkuat tata kelola sektor daya nasional. Ketahanan daya merupakan pondasi krusial bagi investasi, industri, dan pelayanan publik," ungkap Puan.

Puan juga mengingatkan bahwa dalam setiap gangguan jasa publik, golongan nan paling terdampak nyaris selalu berasal dari kalangan upaya mikro dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

"Karena bagi perusahaan besar, pemadaman listrik tetap dapat diantisipasi dengan penggunaan generator persediaan alias sistem kelistrikan alternatif. Namun bagi pedagang kecil, warung makan, UMKM rumahan, dan pekerja informal, listrik adalah satu-satunya sumber daya nan tersedia," paparnya.

Dari kaca mata ekonomi kerakyatan, Puan menilai setiap jam pemadaman listrik berfaedah potensi kehilangan pendapatan. Sebab dalam konteks ekonomi nasional nan tetap menghadapi tekanan daya beli dan ketidakpastian global, pemadaman listrik berulang berpotensi memperburuk kondisi pelaku upaya mini nan selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia.

"Dampak pada ekonomi kerakyatan kudu menjadi perhatian dalam sektor pelayanan publik. Untuk itu, kami berambisi ada pertimbangan besar-besaran dari persoalan pemadaman listrik bergilir ini agar ke depan jangan sampai terjadi lagi," pungkasnya.

(akd/akd)