Puan Dorong PLN Mitigasi Dampak Pemadaman Bergilir

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta PT PLN (Persero) memitigasi akibat pemadaman listrik bergilir nan terjadi di sejumlah wilayah Pulau Jawa. Ia juga mendorong PLN menjelaskan secara transparan penyebab gangguan nan memicu pemadaman berkepanjangan tersebut.

“Saya sudah mencatat adanya pemadaman bergilir di sejumlah wilayah di Pulau Jawa lantaran gangguan pasokan batu bara dan gangguan teknis pada PLTU. Hal ini tentunya menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat nan terdampak,” kata Puan, Senin (22/6/2026).

Pemadaman listrik bergilir diketahui telah berjalan dalam beberapa pekan terakhir dan menimbulkan keresahan lantaran mengganggu aktivitas masyarakat serta berakibat pada aktivitas ekonomi.

PLN sebelumnya menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat. Perusahaan menyebut gangguan pasokan batu bara berkalori menengah serta hambatan teknis pada dua pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) milik independent power producer (IPP) menjadi aspek nan memengaruhi pasokan listrik.

Pada hari nan sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo juga menemui Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan perkembangan penanganan persoalan tersebut. PLN menyatakan kondisi sistem kelistrikan Jawa mulai membaik sehingga pemadaman bergilir dapat dikurangi.

Puan mengapresiasi langkah nan dilakukan PLN dalam memulihkan sistem kelistrikan.

“Saya mengapresiasi langkah sigap PLN dalam memulihkan pasokan listrik dan meminimalisir pemadaman bergilir, serta para petugas lapangan nan bekerja untuk mengembalikan stabilitas sistem kelistrikan,” tutur wanita pertama nan menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Meski demikian, dia menegaskan upaya pemulihan tidak boleh menghentikan proses evaluasi. Menurutnya, PLN perlu mengungkap akar persoalan secara terbuka sekaligus melindungi masyarakat dan sektor-sektor nan terdampak.

“Akar masalah penyebab gangguan nan berakibat luas bagi masyarakat, kudu diketahui secara transparan,” tegas Puan.

“Saya juga mengimbau agar PLN dapat memitigasi akibat pemadaman listrik bergilir dan melindungi kepentingan masyarakat nan terdampak langsung. Mulai dari UMKM, industri, rumah sakit, dan sektor pelayanan publik,” imbuhnya.

Puan menilai akibat pemadaman listrik tidak hanya dirasakan dalam corak terganggunya aktivitas rumah tangga, tetapi juga memukul produktivitas ekonomi masyarakat. Banyak pelaku UMKM, pedagang, hingga pekerja nan berjuntai pada listrik dan internet mengalami kerugian akibat pemadaman nan berulang.

“Pemadaman listrik bergilir nan cukup besar ini menyentuh aspek produktivitas masyarakat dan keberlangsungan ekonomi keluarga,” sebut Puan.

Ia pun mengingatkan bahwa peristiwa ini kudu menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola sektor daya nasional.

“Insiden ini kudu menjadi pelajaran untuk memperkuat tata kelola sektor daya nasional. Ketahanan daya merupakan pondasi krusial bagi investasi, industri, dan pelayanan publik,” ungkap Puan.

Menurut Puan, golongan nan paling rentan terdampak pemadaman adalah pelaku upaya mini dan masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah lantaran tidak mempunyai sumber listrik persediaan seperti perusahaan besar.

“Karena bagi perusahaan besar, pemadaman listrik tetap dapat diantisipasi dengan penggunaan generator persediaan alias sistem kelistrikan alternatif. Namun bagi pedagang kecil, warung makan, UMKM rumahan, dan pekerja informal, listrik adalah satu-satunya sumber daya nan tersedia,” paparnya.

Ia berambisi pemerintah dan PLN melakukan pertimbangan menyeluruh agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

“Dampak pada ekonomi kerakyatan kudu menjadi perhatian dalam sektor pelayanan publik. Untuk itu, kami berambisi ada pertimbangan besar-besaran dari persoalan pemadaman listrik bergilir ini agar ke depan jangan sampai terjadi lagi,” tutup Puan.