Puan Dorong Penanganan Karhutla Lintas Kementerian dan Komisi DPR

Jakarta -

Ketua DPR RI Puan Maharani, menyoroti kebakaran rimba dan lahan (karhutla) nan tetap terjadi di beragam wilayah hingga kini. Puan menyoroti masalah nan timbul di bagian pendidikan, kesehatan akibat dampak dari karhutla tersebut.

"Karhutla saat ini sudah dilaksanakan KLB (kondisi luar biasa), dan kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya gimana penanganan karhutla tersebut, tapi antisipasi mengenai masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlanya selesai," kata Puan usai memimpin rapat paripurna di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Puan meminta pemerintah untuk berkoordinasi menuntaskan persoalan kebakaran di beragam daerah. Ia menyebut penanganan karhutla tak bisa dilakukan sendiri-sendiri, dibutuhkan kerja sama banyak pihak.

"Jadi kami bakal meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlanya ke depan. Jadi kelak di komisi pun kami bakal lakukan penanganannya pascakarhutlanya," kata Puan.

"Dan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri, tapi memang kudu koordinasi bersama. Di kami pun kelak ketua bakal melakukan rapat koordinasi gimana kemudian penanganannya agar lintas kementerian dan lintas komisi," tambahnya.

Puan juga menyoroti kabut asap nan mengintai masyarakat terdampak karhutla. Ia menyebut perangkat kelengkapan majelis di DPR bakal menindaklanjuti penanganan karhutla.

"Ya itu, karenanya memang koordinasinya itu nggak bisa sendiri-sendiri, koordinasinya itu kudu lintas kementerian. Dan ini memang kudu dilakukan bersama-sama, karenanya di DPR pun kelak bakal lintas komisi dan di pemerintahannya kudu lintas kementerian," ungkapnya.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebelumnya menyampaikan perkembangan titik panas dan titik api di 6 provinsi nan dilanda kebakaran rimba dan lahan (karhutla). Penambahan titik api terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.

"Kita lihat bahwa di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, maupun Kalimantan Selatan, jumlah titik panas itu relatif bertambah. Di Kalimantan Barat signifikan bertambahnya. Di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah, relatif menurun," kata Plt Kapusdatin BNPB, Berton SP Panjaitan, dalam konvensi pers sore ini melalui kanal resmi BNPB, Senin (31/8).

Ia mengatakan jumlah titik api di tiga provinsi, ialah Kalbar, Kalteng, dan Kalsel, relatif meningkat. Jarak pandang, kata dia, kurang dari 1-2 kilometer.

"Namun demikian, jika kita perhatikan info dari titik api, di ke-3 provinsi ini kita temukan adanya kenaikan titik api jarak pandang pun kurang lebih 1 sampai 2 kilometer," ujarnya.

Sementara itu, untuk Provinsi Riau, Sumatera Selatan, dan Jambi, titik api relatif menurun. Sedangkan titik panas terjadi peningkatan di Sumatera Selatan sebanyak 209 titik api menjadi 1.013.

"Sedangkan di Riau maupun di Jambi, titik panas berkurang secara signifikan. Jarak pandang pun bervariasi antara 4 sampai 5 kilometer di Riau maupun Sumatera Selatan, sedangkan Jambi sekitar 7 kilometer," kata dia.

(dwr/gbr)