Puan Dorong Pemulihan Menyeluruh bagi Korban Gempa Palu

Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah memastikan seluruh kebutuhan penduduk terdampak gempa bumi di Sulawesi Tengah (Sulteng) dapat terpenuhi. Menurutnya, penanganan pascabencana kudu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya berfokus pada perbaikan prasarana nan rusak.

Puan menyampaikan keprihatinannya atas gempa bermagnitudo 6,7 nan mengguncang Sulawesi Tengah pada Selasa (16/6).

Bencana tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia, puluhan penduduk mengalami luka-luka, serta ribuan masyarakat terdampak.

“Dukacita mendalam kami sampaikan atas jatuhnya korban akibat gempa bumi di Sulawesi Tengah. Semoga penduduk nan terluka dapat segera pulih, dan kehidupan masyarakat setempat bisa segera kembali normal,” kata Puan dalam keterangannya, Jumat (19/6).

Gempa tersebut berakibat pada sejumlah wilayah, ialah Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala, Poso, dan Parigi Moutong. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi.

Satu penduduk dilaporkan meninggal bumi akibat gempa tersebut. Selain itu terdapat 15 korban luka berat dan 64 korban luka ringan. Total penduduk terdampak mencapai 2.012 kepala family (KK) alias sekitar 6.458 jiwa.

Kerusakan juga terjadi pada ribuan rumah penduduk dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat. Sejumlah akomodasi umum turut terdampak, mulai dari 35 akomodasi ibadah, 10 akomodasi pendidikan, 11 gedung perkantoran, dua jembatan, lima unit upaya mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga satu rumah adat.

Melihat besarnya akibat musibah tersebut, Puan meminta pemerintah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat dipenuhi secara optimal, terutama bagi golongan rentan.

“Bantuan nan diberikan juga perlu memperhatikan kebutuhan masyarakat rentan seperti anak-anak, lansia, ibu hamil/menyusui, penyandang disabilitas, dan mereka nan mempunyai penyakit komorbid,” tuturnya.

Menurut Puan, akibat gempa nan menimpa ribuan penduduk dan menyebabkan kerusakan rumah serta akomodasi publik kudu menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan.

“Di kembali info kerusakan gedung dan infrastruktur, terdapat ribuan family nan saat ini menghadapi ketidakpastian mengenai tempat tinggal, aktivitas ekonomi, pendidikan anak, hingga keberlanjutan kehidupan sehari hari mereka,” ungkap Puan.

“Karena itu, penanganan pascabencana tidak boleh hanya berfokus pada pendataan kerusakan bentuk semata tapi kudu berorientasi pada pemulihan kehidupan penduduk secara menyeluruh,” imbuhnya.

Puan menegaskan negara kudu datang untuk memastikan masyarakat terdampak dapat kembali menjalani kehidupan normal secepat mungkin. Karena itu, rehabilitasi pascabencana dinilai perlu dilakukan dengan pendekatan nan lebih komprehensif.

“Rumah nan rusak memang kudu segera diperbaiki, namun pemulihan tidak boleh berakhir pada pembangunan kembali gedung nan roboh,” kata Puan.

Ia menilai banyak family terdampak kehilangan keahlian bekerja untuk sementara waktu akibat bencana. Selain kehilangan sumber pendapatan, penduduk juga kudu menanggung beban tambahan lantaran kerusakan tempat tinggal nan mereka alami.

“Dengan kondisi tersebut, Pemerintah perlu memastikan bahwa support nan diberikan tidak hanya berupa logistik dan material pembangunan rumah, tetapi juga support terhadap pemulihan ekonomi family terdampak,” ujarnya.

Puan mengatakan masyarakat nan kehilangan sumber penghasilan memerlukan kepastian bahwa proses pemulihan tidak bakal membikin kondisi ekonomi mereka semakin memburuk.

“Penting juga untuk mempercepat proses verifikasi kerusakan rumah dan pencairan support stimulan perbaikan,” jelas Puan.

Lebih lanjut, Puan menyoroti pentingnya percepatan penyaluran support kepada korban bencana. Ia berkaca pada beragam pengalaman penanganan musibah sebelumnya nan menunjukkan bahwa masyarakat kerap mengeluhkan lambatnya proses administrasi.

“Dalam situasi pascabencana, kecepatan menjadi aspek nan sama pentingnya dengan nilai support itu sendiri,” ucap Puan.

Selain support bagi warga, Puan juga mendorong pemerintah wilayah berbareng kementerian mengenai untuk mempercepat pemulihan jasa dasar nan terdampak gempa, termasuk sektor pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

“Pemulihan pascabencana bakal jauh lebih efektif andaikan masyarakat tidak terlalu lama kehilangan akses terhadap jasa dasar nan mereka butuhkan setiap hari,” jelas Puan.

Tak hanya itu, dia menilai proses rehabilitasi kudu menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas kediaman masyarakat di wilayah terdampak bencana.

“Rumah nan dibangun kembali tidak cukup hanya menggantikan gedung nan rusak, tetapi kudu mempunyai standar ketahanan nan lebih baik terhadap akibat gempa,” ungkapnya.

Puan juga meminta pemerintah menyiapkan peta jalan pemulihan ekonomi lokal. Menurutnya, sektor upaya mikro, perdagangan rakyat, pertanian, dan beragam aktivitas ekonomi masyarakat kudu menjadi bagian krusial dari agenda rehabilitasi pascabencana.

“Sebab keberhasilan penanganan musibah tidak hanya diukur dari berapa banyak rumah nan sukses diperbaiki, tetapi juga dari seberapa sigap masyarakat dapat kembali bekerja, berusaha, dan memperoleh penghasilan,” urai Puan.

Ia menegaskan kehadiran negara kudu betul-betul dirasakan oleh masyarakat nan sedang menghadapi masa susah setelah bencana.

“Warga nan terdampak memerlukan kepastian bahwa mereka tidak dibiarkan menghadapi proses pemulihan sendirian,” kata dia.

Puan menambahkan, tujuan utama penanganan pascabencana bukan sekadar membangun kembali gedung nan rusak, melainkan juga mengembalikan rasa kondusif dan memastikan kesejahteraan masyarakat dapat pulih.

“Termasuk menjaga kesejahteraan dan ketahanan keluarga, serta memastikan masyarakat dapat kembali menata masa depannya dengan lebih baik,” tutupnya.