Puan Dorong Mitigasi Kekeringan dan Krisis Air Bersih di Musim Kemarau

Sejumlah wilayah mulai mengalami krisis air bersih seiring meluasnya kekeringan akibat musim kemarau. Menyikapi kondisi tersebut, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah segera menyiapkan langkah antisipatif, mulai dari pemenuhan kebutuhan air bersih hingga mitigasi akibat kekeringan.

Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedikitnya tiga kabupaten di Pulau Jawa mengalami krisis air bersih akibat berkurangnya kesiapan sumber air selama musim kemarau. Ketiga wilayah tersebut adalah Kabupaten Cilacap di Jawa Tengah serta Kabupaten Karawang dan Kabupaten Bogor di Jawa Barat.

BNPB mencatat lebih dari 1.600 penduduk terdampak akibat menurunnya kesiapan air bersih di wilayah tersebut.

Melihat kondisi itu, Puan menilai pemerintah kudu bergerak sigap mengantisipasi akibat tandus nan diperkirakan berjalan lebih panjang pada tahun ini.

“Kekeringan nan semakin meluas saat ini kudu segera disiasati dengan langkah-langkah strategis untuk meminimalisir akibat di beragam sektor. Apalagi masyarakat di sejumlah wilayah sudah mengalami krisis air bersih,” kata Puan dalam keterangannya, Selasa (16/6).

Menurut Puan, support air bersih nan saat ini mulai disalurkan kepada masyarakat terdampak memang diperlukan. Namun, pemerintah juga kudu menyiapkan solusi nan lebih berkepanjangan untuk menghadapi ancaman kekeringan nan berulang setiap tahun.

Ia menilai daerah-daerah nan selama ini masuk kategori rawan kekeringan perlu mempunyai sistem mitigasi nan lebih kuat, baik dari sisi penyediaan sumber air maupun pengelolaan persediaan air saat musim hujan.

“Untuk daerah-daerah rawan kekeringan, kudu ada mitigasi di tingkat hulu dan hilir, seperti memanen air hujan (rainwater harvesting) dan membikin sumur resapan,” tutur Puan.

Selain persoalan air bersih, Puan juga mengingatkan akibat kekeringan berpotensi merembet ke sektor pertanian. Menurut dia, berkurangnya pasokan air dapat mengganggu aktivitas produksi pangan dan berakibat pada para petani di sejumlah daerah.

“Instansi terkait, termasuk Pemda berbareng golongan tani kudu duduk berbareng untuk berbincang mencari pendekatan nan paling tepat lantaran setiap wilayah belum tentu sama tantangannya,” jelas Puan.

Puan menilai langkah antisipasi kudu dilakukan sedini mungkin mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi musim tandus tahun 2026 berjalan lebih panjang dibandingkan biasanya.

Fenomena El Nino disebut menjadi salah satu aspek nan menyebabkan musim tandus tahun ini berpotensi berjalan lebih lama. BMKG memperkirakan musim tandus dapat terjadi hingga tujuh bulan di sebagian besar wilayah Indonesia, dengan puncak tandus diprediksi berjalan pada Agustus 2026.

Kondisi tersebut tidak hanya berpotensi memicu krisis air bersih, tetapi juga meningkatkan akibat kekeringan lahan pertanian hingga kebakaran rimba dan lahan (karhutla).

Untuk itu, Puan meminta pemerintah menjadikan prediksi cuaca dan suasana sebagai dasar penyusunan kebijakan lintas sektor sehingga langkah mitigasi bisa dilakukan sebelum akibat semakin meluas.

“Data BMKG tidak boleh berakhir sebagai info sektoral, tetapi kudu menjadi dasar penyusunan langkah antisipatif di bagian pangan, kesehatan masyarakat, pengelolaan sumber daya air, perlindungan sosial dan lingkungan, terutama bagi golongan rentan,” jelasnya.

Menurut Puan, keberhasilan pemerintah menghadapi musim tandus tidak hanya diukur dari kecepatan merespons saat musibah terjadi, tetapi juga dari keahlian mencegah akibat sebelum berkembang menjadi krisis nan lebih besar.

“Karena keberhasilan Negara menghadapi musim tandus tidak dapat diukur hanya dari keahlian merespons ketika kebakaran hutan, krisis air, alias gangguan kesehatan sudah terjadi,” jelas Puan.

“Ukuran nan lebih krusial adalah seberapa jauh risiko-risiko tersebut dapat ditekan sebelum berkembang menjadi krisis nan membebani masyarakat dan finansial negara,” lanjutnya.

Puan juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah wilayah dalam menghadapi ancaman tandus panjang.

“Prediksi suasana nan tersedia berbulan-bulan sebelum puncak tandus sesungguhnya merupakan kesempatan bagi Negara untuk menunjukkan kapabilitas tata kelola nan lebih preventif,” ungkap Puan.

“Masyarakat perlu diyakinkan bahwa setiap keputusan nan diambil Pemerintah didasarkan pada perencanaan akibat nan matang,” sambungnya.

Puan meminta pemerintah wilayah tetap siaga andaikan akibat kekeringan maupun karhutla mulai dirasakan masyarakat. Ia menekankan support kudu segera diberikan kepada penduduk nan terdampak, terutama mereka nan tinggal di area rawan bencana.

“Langkah antisipasi kudu dibarengi dengan pemenuhan support kepada masyarakat nan kesulitan akibat kekeringan maupun nan terkena akibat karhutla,” tutup Puan.