Puan: APBN 2027 Mendekati Rp 4.000 Triliun, Sangat Besar

Jakarta -

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 nan bakal dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto besarannya mendekati Rp 4.000-an triliun.

"APBN Tahun 2027, nan sejenak lagi bakal disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran shopping Rp 4.000-an triliun," kata dia dalam Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Puan mengakui jumlah tersebut memang sangat besar. Namun, dia mengatakan APBN adalah pilihan politik nan mana digunakan untuk sumber daya negara, program prioritas nan kudu dirasakan oleh masyarakat.

"Mungkin tidak ada satupun di antara kita nan pernah memandang banyaknya duit sebesar nyaris Rp 4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya apalagi sangat besar," tuturnya.

Ia mengungkap besaran APBN telah mengalami kenaikan besar selama 16 tahun terakhir. Untuk APBN 2026 saja disebut telah naik 20 kali lipat.

"Pada tahun 2000, APBN berada pada besaran Rp 197 trilliun; tahun 2010 sebesar Rp 1.126 triliun; dalam 10 tahun tersebut, Belanja Negara naik nyaris 6 kali lipat. Pada tahun 2026, APBN sebesar Rp 3.842 triliun; naik nyaris 20 kali lipat dibanding tahun 2000,"ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Puan juga merinci beragam program prioritas pada 2027, mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian daya dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, prasarana dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa; hingga penurunan kemiskinan kudu dilaksanakan sebagai satu kesatuan politik pembangunan nasional.

Puan mengatakan, DPR RI memandang, pembahasan dan penyusunan APBN Tahun Anggaran 2027 kudu memperhatikan beberapa hal.

Pertama, pendapatan negara kudu dihimpun secara adil, tanpa melemahkan daya beli masyarakat dan keberlangsungan bumi usaha. Negara kudu menghimpun pendapatan negara secara optimal, tetapi juga kudu setara dalam membagi beban.

Kedua, shopping negara kudu semakin berkualitas, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Ketiga, defisit dan utang kudu dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan kudu dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang.

"Kebijakan hari ini tidak boleh meninggalkan beban nan tidak setara bagi generasi nan bakal datang,"lanjutnya.

Keempat, transfer ke wilayah kudu betul-betul memperkuat pelayanan publik; ekonomi lokal; dan pemerataan pembangunan.

Puan menekankan bahwa APBN bukan sekedar nomor dan program. Menurutnya, bagi rakyat, nan diingat bukan besarnya nomor dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN bisa mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik.

"Oleh lantaran itu maka, ukuran keberhasilan kita dalam menyusun APBN adalah sejauh mana kebijakan, program dan anggaran bisa membuka jalan bagi rakyat untuk hidup lebih baik," pungkasnya.

(acd/acd)