PU Anggarkan Rp 26,3 T untuk Proyek Sekolah Rakyat Tahun Depan

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah menyiapkan anggaran jumbo untuk pembangunan Sekolah Rakyat pada 2027. Namun, rencana peningkatan kapabilitas siswa membikin kebutuhan anggaran program tersebut melonjak jauh di atas pagu nan tersedia.

Alokasi untuk Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum pada 2027 mencapai Rp32,57 triliun. Dari jumlah tersebut, porsi terbesar diarahkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.

"Dari total Pagu Anggaran Ditjen Prasarana Strategis Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp32,57 triliun, pemanfaatan anggaran terutama untuk pembangunan Sekolah Rakyat sebesar Rp26,302 triliun, Sekolah Keagamaan Rp2,5 triliun, aktivitas MYC sebesar Rp1,951 triliun, Penanganan Bencana Sumatra sebesar Rp1,156 triliun, Program Dukungan Manajemen sebesar Rp0,456 triliun, serta Turbinwas sebesar 0,205 triliun," ujar Plt. Direktur Jenderal Prasarana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum Kuswara dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI, Kamis (10/9/26).

Rencana awal tersebut ditujukan untuk melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat nan sudah berjalan. Selain membangun letak baru, anggaran juga diarahkan untuk skema pembangunan multiyears agar program dapat bersambung pada tahun berikutnya.

"Yang pertama, Program Sekolah Rakyat sesuai petunjuk Inpres Nomor 8 Tahun 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp26,301 triliun nan ditargetkan untuk dapat membangun 100 unit Sekolah Rakyat tahap III MYC 2026-2027 dan duit muka Sekolah Rakyat tahap IV MYC 2027-2028 sebanyak juga 100 unit nan output-nya kelak bakal dihitung tahun 2028," kata Kuswara.

Persoalan muncul setelah terdapat usulan perubahan kapabilitas Sekolah Rakyat. Kapasitas nan semula dirancang 1.080 siswa per letak diusulkan naik menjadi 2.520 siswa.

"Kementerian PU mendapatkan surat dari Menteri Sosial Nomor S.866/MS/PR.01.04/7/2026 tanggal 21 Juli 2026 nan menyampaikan usulan peningkatan kapabilitas Sekolah Rakyat tahap III dari kapabilitas awal sebanyak 1.080 siswa menjadi 2.520 siswa per letak satuan pendidikan," ujar Kuswara.

Kenaikan kapabilitas tersebut langsung mengubah kebutuhan pembangunan dan anggaran. Dengan pagu nan tidak berubah, pemerintah kudu memilih antara membangun lebih sedikit letak dengan kapabilitas besar alias membangun secara bertahap.

"Berdasarkan Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor KU.01.01/B/MN/2026/7 tanggal 22 Mei 2026, kebutuhan anggaran awal Tahun Anggaran 2027 Ditjen Prasarana Strategis sebesar Rp50,876 triliun. Pada tahap Pagu Indikatif, anggaran nan tersedia sebesar Rp31,53 triliun, sehingga tetap terdapat backlog kebutuhan anggaran sebesar Rp19,353 triliun," kata Kuswara.

Kebutuhan tersebut sekarang berpotensi membengkak lebih besar setelah skenario kapabilitas baru dihitung. Dengan pagu Rp32,57 triliun, anggaran nan tersedia tetap jauh dari kebutuhan program nan dirancang dengan kapabilitas 2.520 siswa per lokasi.

"Dengan adanya usulan peningkatan kapabilitas Sekolah Rakyat dari Kementerian Sosial dari kapabilitas awal 1.080 siswa menjadi 2.520 siswa, kebutuhan anggaran diperkirakan meningkat menjadi Rp104,091 triliun. Sementara Pagu Anggaran nan tersedia sebesar Rp32,57 triliun, sehingga terdapat backlog sebesar Rp71,521 triliun," tutur Kuswara.

(wur/wur) [Gambas:Video CNBC]