Proyek Sepatu Sekolah Rakyat Rp 27 Miliar, Mensos Gus Ipul Makin Percaya Diri Tak Ada Kebocoran

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias berkawan disapa Gus Ipul semakin percaya tidak ada kebocoran anggaran pengadaan sepatu untuk pelajar di sekolah rakyat nan disebut menelan anggaran Rp 27 miliar. Proyek sepatu dengan nilai per pasangnya Rp 700 ribu ini sempat membikin gempar publik.

Keyakinan Gus Ipul mengenai tidak adanya celah kebocoran disampaikan setelah melakukan audiensi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ya sepanjang nan saya tahu tidak ada kebocoran dan jika ada kebocoran, saya dan Pak Wamen bakal menjadi pihak pertama nan melaporkan," kata Gus Ipul di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/5/2026).

Dalam audiensi nan berjalan selama lebih kurang dua jam tersebut, Gus Ipul dan jejeran di Kementerian Sosial mengaku mendapat banyak masukan. Khususnya untuk pencegahan dan potensi timbulnya celah rasuah untuk anggaran tahun mendatang. Seperti Sekolah Rakyat nan menjadi program unggulan Presiden Prabowo dan juga program lainnya di Kementerian Sosial.

Gus Ipul berharap, kajian KPK dapat memperkuat program prioritas nasional dalam mencegah terjadinya praktik korupsi.

"Tentu KPK bakal melakukan pendalaman ya, tentang info nan sudah diberikan oleh masyarakat alias nan sudah kami berikan," dia menandasi.

Di tempat sama, Wakil ketua KPK Ibnu Basuki Widodo mengapresiasi langkah Mensos beserta jajarannya. Menurut dia, perihal itu merupakan corak keterbukaan sebuah lembaga guna melakukan pencegahan tindak pidana korupsi.

“Pak Menteri, Pak Wamen dan beserta jajarannya nan sudah mulai terbuka, sehingga diharapkan kita dapat melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sedini mungkin. Kita mendukung program-program nan baik ini,” ujar Ibnu di tempat nan sama.

Ibnu berharap, tidak ada penyelewengan dan penyimpangan anggaran program kerja Kementerian Sosial. KPK sudah menyampaikan potensi akibat terhadap kesempatan terjadinya tindak pidana korupsi. Ini menjadi bagian dari kegunaan KPK di bagian pencegahan.

“Tadi disampaikan hal-hal, risiko-risiko di mana bisa terjadinya korupsi, di mana ada penyelewengan sehingga dapat dideteksi sedini mungkin agar tidak terjadi,” jelas Ibnu.

“Namun andaikan ada suatu penyelewengan, silakan tetap kepada rekan-rekan untuk menyikapi, kami tetap terbuka. nan jelas kunjungan adalah dalam rangka untuk pencegahan tindak pidana,” tutup Ibnu.