Proyek Kereta Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi Jadi Prioritas Pemerintah

Jakarta -

Pemerintah bakal mempercepat pengembangan jaringan perkeretaapian di luar Pulau Jawa sebagai langkah strategis menekan biaya logistik, mengurangi ketimpangan wilayah, serta memperkuat konektivitas nasional. Jaringan kereta api bakal dimaksimalkan di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan pengembangan jaringan kereta api lintas pulau merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN), khususnya pada sektor prasarana dan konektivitas.

"Ini adalah visi besar Bapak Presiden. Kita mau memastikan Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi tidak tertinggal terlalu jauh. Dengan membangun jaringan kereta api nan terintegrasi, kita bisa menekan biaya logistik secara signifikan dan meningkatkan daya saing ekonomi antarwilayah," ujar AHY dalam keterangannya, ditulis Minggu (26/4/2026).

Dalam konteks pengembangan wilayah, AHY menjelaskan setiap pulau mempunyai tantangan dan potensi berbeda. Di Sumatera nan dibutuhkan adalah penguatan jaringan nan sudah dan ekspansi jalur baru untuk membentuk jaringan perkeretaapian nan mumpuni bagi masyarakat.

Di Sulawesi sendiri baru ada satu jaringan panjang kereta api nan sedang dikebut pengembangannya. nan dibutuhkan adalah melakukan integrasi jaringan dengan area industri dan komoditas unggulan.

Sementara itu di Kalimantan sama sekali belum ada jalur kereta api. Pembentukan jaringan kereta api di sana memerlukan pembangunan dari titik nol.

"Kalimantan apalagi belum mempunyai jaringan kereta api. Ini menjadi kesempatan besar bagi kita untuk membangun dari awal dengan perencanaan nan lebih baik, termasuk untuk mendukung logistik dan komoditas," ujar AHY.

Dia menambahkan hingga saat ini tetap terdapat ketimpangan cukup besar dalam pengembangan transportasi berbasis rel di Indonesia. Karena itu, diperlukan langkah strategis nan terencana dan kolaboratif lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

"Kita kudu jujur memandang kondisi hari ini. Jaringan kereta api kita tetap sangat terbatas dibandingkan negara lain. Ini bukan untuk membikin kita pesimis, tetapi justru menjadi pemicu agar kita bekerja lebih keras dan lebih terarah," lanjut AHY.

AHY juga menyoroti rendahnya kontribusi kereta api terhadap mobilitas nasional. Dia menyebut pikulan penumpang kereta api saat ini baru mencapai sekitar 4%, sementara untuk urusan logistik pikulan kereta api baru menguasai sekitar 1% pasar pengiriman.

"Padahal, kereta api mempunyai kelebihan sangat besar, termasuk dari sisi efisiensi dan emisi. Bahkan kontribusinya terhadap emisi gas rumah kaca sangat rendah, kurang dari 1%. Ini kudu kita sorong sebagai bagian dari komitmen menuju net zero emission," pungkas AHY.

(acd/acd)