Proyek Kawasan Yudikatif & Legislatif IKN Kena Dampak Perang, Begini Progresnya

Jakarta -

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menargetkan pembangunan bentuk area perkantoran lembaga yudikatif dan legislatif rampung tahun 2027-2028. Namun dalam perjalanannya, pembangunan ini mengalami hambatan imbas perang Amerika Serikat (AS) dan Iran nan mengerek nilai solar industri.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) E.4 OIKN, Sony Alisa, mengaku sempat menerima keluhan dari pihak penyedia solar industri imbas ketegangan geopolitik. Ia juga mengaku tetap berbincang dengan dengan internal OIKN untuk mengatasi tantangan tersebut.

"Ini memang dari penyedia sempat mengeluh juga ya, mengenai kenaikan solar ya. Ada geopolitik gitu kan kemarin. Ya ini nan sedang kita dengan ketua coba kita diskusikan," ungkap Sony kepada wartawan di area pembangunan area lembaga yudikatif IKN, Kalimantan Timur, Minggu (16/8/2026).

Ia menjelaskan, kenaikan nilai solar imbas perang terjadi signifikan. Saat ini, nilai solar berada pada kisaran Rp 20.000 per liter dari sebelumnya Rp 12.500 per liter. Bahkan nilai solar sempat menyentuh Rp 28.000 per liter hingga Rp 30.000 per liter.

Berdasarkan info Asosiasi Kontraktor Indonesia (AKI), diketahui nilai minyak naik hingga 37,41% sejak 28 Februari hingga 1 Juli 2026. Kenaikan nilai tersebut berakibat pada meningkatnya nilai solar industri nan tercatat sebesar 41,52%, nilai besi beton 27,78%, dan nilai aspal melonjak 23,85% hingga 1 Juli 2026.

Lantas gimana progres pembangunan kompleks yudikatif dan legislatif di IKN?

Kawasan Yudikatif

Sony mengatakan pembangunan bentuk perkantoran yudikatif ditargetkan rampung pada 25 Desember 2027. Adapun tahun ini, pembangunan bentuk kompleks perkantoran tersebut ditargetkan mencapai 40% hingga akhir tahun 2026.

Kompleks perkantoran yudikatif mencakup gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), Komisi Yudisial (KY), Plaza Keadilan, dan Masjid Kawasan. Untuk pembangunan MK, KY, dan Masjid digarap langsung oleh ADHI-Deta Decon KSO. Sementara MA dan Plaza Keadilan dibangun oleh PT Hutama Karya (Persero).

"Ini sekarang kan sasaran tahun ini mudah-mudahan kita bisa mencapai 40% ya. Struktur, topping off, kelak tinggal penyelesaian arsitektural, dan landscape, interior, ya itu kita kebut lah," jelasnya.

Berdasarkan struktur gedung, Sony menyebut gedung di kompleks yudikatif ini mempunyai rentang umur nan panjang. Namun menurutnya, ketahanan sebuah gedung juga dipengaruhi oleh perawatannya.

"Ini jika dari standar gedung itu, ya 20 tahunan ya. 20 tahun alias 50 tahun jika dari itunya. Berarti kelak butuh, jika gedung ini soalnya jika nggak ditempati itu kan rusak ya, itu kudu ditempati, dirawat, itu bisa lama," jelasnya.

Ia menambahkan, untuk paket pembangunan MA mempunyai nilai perjanjian sebesar Rp 1,4 triliun dengan progres pembangunan mencapai 12,5% sejak 8 bulan pengerjaan. Sementara untuk pake pembangunan MK, KY, dan Masjid Kawasan mempunyai nilai perjanjian sebesar Rp 1,65 triliun dengan persentase 12,41% sejak 8 bulan pengerjaan.

Kawasan Legislatif

Sejalan dengan area yudikatif, pembangunan bentuk area perkantoran legislatif juga ditargetkan rampung pada Desember 2027. Dalam paket pengerjaannya, pembangunan dilakukan untuk gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

PPK-E.3 OIKN, Alfrits Steeve Willy Makalew, mengatakan nilai perjanjian keseluruhan untuk lima paket pengerjaan area legislatif mencapai Rp 8,24 triliun. Paket pembangunan tersebut mencakup, Gedung Sidang Paripurna, DPR 1 dan DPR 2, MPR, DPD, hingga utilitas di dalam area legislatif seperti Plaza Kerakyatan, Masjid Kawasan, serta Taman Rakyat.

"Secara total nilai perjanjian legislatif itu adalah sebesar Rp 8,24 triliun," ungkapnya kepada wartawan di area proyek pembangunan legislatif.

Adapun rinciannya, untuk Gedung Sidang Paripurna mempunyai nilai perjanjian sebesar Rp 1,24 triliun dengan progres pekerjaan mencapai 12,147%. Kemudian gedung DPR 1 dan DPR 2 nilai perjanjian masing-masing sebesar RP 1,84 triliun dan Rp 1,96 triliun, dengan progres pekerjaan keduanya mencapai 11,029% dan 9,927%.

Selanjutnya gedung DPD mempunyai nilai perjanjian Rp 1,48 triliun dengan progres pekerjaan sebesar 9,404%. Terakhir, pembangunan gedung MPR mempunyai nilai perjanjian sebesar Rp 1,70 triliun dengan progres pekerjaan 10,559%.

"Kita bakal membangun ini sampai dengan 23 Desember 2027. Insyaallah 23 Desember 2027 sudah selesai," pungkasnya.

(acd/acd)