
Menteri ESDM Bahlil (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Bahlil Lahadalia mengaku saat ini proyek hilirisasi belum seutuhnya memberikan akibat nan luas bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terlebih masyarakat wilayah nan wilayahnya keahlian proyek maupun aktivitas pertambangan.
Bahlil mengatakan, hilirisasi semestinya menjadi instrumen kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat di daerah. Sayangnya hilirisasi nan saat ini melangkah justru tetap banyak dimanfaatkan oleh perusahaan asing, maupun perusahaan-perusahaan besar nan instansi pusatnya justru berada di Jakarta.
"Saya mau mengatakan waktu itu adalah hilirisasi sebagai instrumen
kesejahteraan, tetapi juga orang wilayah kudu menjadi tuan di negerinya sendiri," kata Bahlil dalam aktivitas peluncuran dan bedah kitab 10 Karya Nyata untuk Negeri Setengah Abad Bahlil Lahadalia, di Jakarta, Jumat (7/8/2026).
Bahlil mengatakan, banyaknya proyek hilirisasi nan justru digarap orang asing maupun pengusaha-pengusaha besar nan berada di Jakarta lantaran perbankan dalam negeri tetap enggan untuk membiayai. Sebab proyek hilirisasi memerlukan pendanaan nan cukup besar, belum lagi beban kembang nan kurang kompetitif dengan bank-bank asing.
"Kami kudu jujur mengatakan bahwa pada tahun-tahun pertama
kami mendapat kritik paling pedas itu dari almarhum Faisal Basri dan Bapak Wapres Pak JK. Memprotes kami begini, 'Hilirisasi betul bagus, tapi kenapa nan merasakan manfaatnya itu oleh pihak luar? Setelah kita kaji, lantaran memang investasinya itu lebih banyak dari luar. Karena bank kita enggak mau membiayai itu," katanya.
Namun demikian, Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan, proyek hilirisasi saat ini mempunyai angan baru setelah konsolidasi seluruh BUMN di bawah Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Sovereign Wealth Fund (SWF) ini diharapkan bisa mendorong pembiayaan dari dalam negeri untuk proyek-proyek hilirisasi.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·