Properti Malaysia Jadi Opsi Diversifikasi Aset Investor Lokal

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PASAR properti Malaysia sekarang mulai dilirik oleh para penanammodal kelas atas asal Indonesia sebagai pengganti diversifikasi aset nan rasional. Langkah ini dinilai strategis untuk melindungi nilai kekayaan (wealth protection) dari gerusan inflasi jangka panjang.

Data Bank Indonesia (BI) mencatat transaksi properti residensial di tanah air pada Kuartal I-2026 mengalami penurunan sebesar 25,67 persen secara tahunan (year-on-year). Kondisi ini diperparah oleh kebijakan BI nan mengerek suku kembang referensi menjadi 5,25 persen pada pertengahan Mei lalu, nan secara otomatis mendorong kenaikan suku kembang KPR domestik hingga rata-rata menyentuh nomor 12 persen.

CEO FAR Capital, Faizul Ridzuan, mengungkapkan adanya ketimpangan esensial (gap) nan besar antara beban angsuran dan imbal hasil sewa di pasar properti Indonesia saat ini.

“Suku kembang KPR di Indonesia bertengger di rata-rata 12 persen, sementara imbal hasil sewa (rental yield) riil stagnan di nomor 3 hingga 5 persen. Secara matematis, pendapatan sewa di Indonesia saat ini mustahil bisa menutup beban angsuran bulanan,” ujar Faizul dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/6/2026).

Menurut riset FAR Capital, pasar properti Malaysia menawarkan anomali nan jauh lebih ramah bagi penanammodal asing (foreign-friendly) jika dibandingkan dengan pasar domestik Indonesia melalui sejumlah perbedaan parameter utama.

Suku Bunga KPR: Pasar properti Indonesia saat ini dibebani suku kembang KPR nan rata-rata bertengger tinggi di kisaran 12 persen, sedangkan pasar properti Malaysia menawarkan suku kembang nan jauh lebih rendah dan logis di kisaran 4 persen.

Imbal Hasil (Rental Yield): Imbal hasil sewa di Indonesia tergolong rendah lantaran stagnan di nomor 3 persen hingga 5 persen. Sebaliknya, Malaysia mencatatkan persewaan yield nan solid di kisaran 5 persen hingga 8 persen, sehingga pendapatan sewa diklaim bisa menutup angsuran secara penuh.

Status Kepemilikan Asing: Akses kepemilikan bagi WNI di Indonesia umumnya terbatas pada Hak Pakai alias Hak Guna Bangunan (HGB), sementara di Malaysia penduduk asing dapat mempunyai properti dengan status titel Freehold nan setara dengan Hak Milik (SHM).

Skema Perlindungan Konsumen: Sistem pembayaran di Indonesia kebanyakan berbasis waktu nan rawan akibat proyek mangkrak, sedangkan Malaysia menerapkan sistem pembayaran progresif sesuai kemajuan bentuk gedung serta hukuman tegas blacklist dari otoritas bagi developer nan gagal.

Selain aspek beban kembang nan rendah, penanammodal asal Indonesia dinilai berpotensi menikmati untung dobel (double gain) dari sisi selisih nilai tukar mata uang. Data makroekonomi menunjukkan nilai tukar Rupiah telah melemah lebih dari 60 persen terhadap Ringgit Malaysia (MYR) sejak tahun 2000. Saat ini, Ringgit bergerak stabil di kisaran Rp4.400 hingga Rp4.500.

Berbeda dengan instrumen high-rise (apartemen) di Indonesia nan harganya condong stagnan, aset serupa di Malaysia justru konsisten mencetak pertumbuhan modal (capital gain). Faizul mencontohkan dua area vertikal nan mencatatkan pertumbuhan matang berbasis riset data, ialah area Medini di Iskandar Puteri (Johor) dan Desa Park City di Kuala Lumpur.

"Kedua area ini mempunyai ekosistem nan sudah sangat matang. Namun, imbal hasil investasi nan maksimal hanya bisa dicapai jika penanammodal masuk di posisi nilai nan tepat menggunakan pedoman data, bukan emosi," kata Faizul.

Insentif Residensi Melalui Program MM2H

Lebih dari sekadar instrumen investasi fisik, kepemilikan aset properti di Malaysia sekarang menawarkan nilai tambah berupa kewenangan residensi (izin tinggal) bagi penanammodal beserta keluarganya. Fasilitas ini diintegrasikan melalui program resmi pemerintah setempat, ialah Malaysia My Second Home (MM2H).

Melalui jalur MM2H, para pemilik aset asal Indonesia tidak hanya mengamankan kewenangan milik permanen (freehold), tetapi juga mendapatkan legalitas untuk mendirikan perusahaan lokal (PT) serta izin untuk bekerja secara resmi di Malaysia.

Untuk memitigasi akibat pembelian properti nan kemahalan (overpriced), firma konsultan seperti FAR Capital Indonesia sekarang menerapkan sistem penyaringan 8 filter ketat guna membantu memandu arus modal penanammodal Indonesia agar mendapatkan nilai aset nan kompetitif di bawah nilai pasar lokal. (H-2)