Program B50 Segera Jalan, RI Bisa Hemat Rp 48 T Impor BBM

1 bulan yang lalu

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah mengungkapkan penerapan B50 alias biodiesel 50 bakal memberikan efisiensi hingga Rp 48 triliun dalam perihal impor bahan bakar minyak.

Staf Ahli Bidang Konektivitas dan Pengembangan Jasa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera menuturkan peningkatan pemanfaatan sawit untuk kebutuhan domestik melalui program biodiesel terus berjalan. Implementasi B35 pada 2024 telah dilanjutkan dengan B40 pada 2025, dan saat ini Pemerintah tengah mempersiapkan penerapan B50.

"Kebijakan ini diperkirakan dapat memberikan efisiensi hingga sekitar Rp48 triliun melalui pengurangan impor bahan bakar minyak," kata Dida dalam Rapat Koordinasi Kebijakan Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) di Jakarta, dikutip Kamis (30/4/2026).

Di sisi lain, peningkatan kebutuhan dalam negeri diimbangi dengan kenaikan produksi, sehingga keahlian ekspor sawit tetap terjaga. Dida menjelaskan perihal ini didukung oleh permintaan dunia nan kuat serta nilai komoditas nan tetap kompetitif di pasar internasional.

"Di tengah dinamika ekonomi global, keahlian perekonomian nasional tetap terjaga dengan kontribusi beragam sektor strategis, termasuk industri kelapa sawit. Komoditas ini terus menunjukkan keahlian positif melalui peningkatan ekspor, penguatan hilirisasi, serta kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat," paparnya.

Seiring dengan itu, upaya perbaikan tata kelola dan penguatan aspek keberlanjutan menjadi semakin krusial untuk memastikan faedah jangka panjang. Menurutnya, kontribusi industri sawit ini cukup besar, sekitar 3,5% terhadap PDB RI.

"Ini cukup besar. Dan nilai ekspor di tahun 2025 mencapai rekornya juga, sekitar US$ 40 miliar untuk sawit ini dengan volume 38,84 juta ton alias meningkat 11%," ujar Dida.

Kinerja positif tersebut menunjukkan bahwa sawit tidak hanya menjadi komoditas unggulan ekspor Indonesia, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya para pekebun rakyat. Hal ini juga tercermin dari perbaikan nilai tandan buah segar (TBS) nan memberikan akibat positif bagi pekebun.

Menurutnya, pemerintah juga terus mendorong hilirisasi industri sawit sebagai bagian dari strategi peningkatan nilai tambah. Jika pada 2015 ekspor crude palm oil (CPO) tetap mendominasi, saat ini proporsi ekspor bahan mentah telah menurun signifikan menjadi sekitar 8%.

Dalam kerangka keberlanjutan, penerapan RAN-KSB menjadi landasan utama dalam menjaga keseimbangan antara produksi, kebutuhan domestik nan mencakup minyak goreng dan biodiesel, serta ekspor. Selain itu, penguatan sistem sertifikasi melalui Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) juga terus dilakukan, termasuk melalui penyempurnaan izin dan penguatan tata kelola info geospasial.

Dalam rapat tersebut juga mengemuka pentingnya penguatan kerangka kebijakan nan terintegrasi dari hulu hingga hilir. RAN-KSB diharapkan dapat menjadi payung kebijakan nasional untuk memastikan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga, sinkronisasi pusat dan daerah, serta keterpaduan antara perencanaan, instrumen fiskal, dan penerapan di lapangan, termasuk pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) sawit untuk mendukung penyelenggaraan di daerah

(haa/haa)

Add