Presiden Prabowo Siapkan Ambulans Udara dan Renovasi 10.000 Puskesmas

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya.(ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

PRESIDEN Prabowo Subianto mengumumkan rencana pemerintah untuk menyediakan jasa ambulans udara berupa helikopter dan pesawat mini guna mempercepat pemindahan medis di wilayah dengan akses sulit. Langkah ini menjadi salah satu terobosan inovatif dalam memperkuat sistem kesehatan nasional nan disampaikan dalam pidato pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2027 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo menjelaskan bahwa ambulans udara tersebut dirancang untuk bisa mendarat di beragam medan ekstrem, mulai dari lapangan rumput, pasir, hingga pinggir sungai. Hal ini bermaksud agar masyarakat di pelosok tidak lagi terkendala jarak saat memerlukan pertolongan darurat.

“Kita bakal membikin ambulans udara agar tidak ada rakyat kita nan tidak bisa dievakuasi jika dia sakit,” ujar Prabowo. Ia menyoroti laporan mengenai banyaknya ibu mengandung nan meninggal bumi akibat kudu menempuh perjalanan tujuh hingga sembilan jam untuk mencapai akomodasi kesehatan lantaran kondisi jalan dan jembatan nan tidak memadai.

Selain pengadaan armada udara, Presiden juga merencanakan program "dokter terbang" untuk menjangkau pasien nan sakit keras alias berada di letak bencana. Terobosan ini dinilai krusial untuk memastikan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh penduduk tanpa terkecuali.

Sebagai penguatan di tingkat dasar, pemerintah bakal merenovasi 10.000 Puskesmas di 7.285 kecamatan di seluruh Indonesia mulai tahun 2027. Setiap Puskesmas diproyeksikan menerima anggaran perbaikan sekitar Rp4 miliar guna meningkatkan kualitas jasa kesehatan masyarakat.

Pemerintah juga menargetkan pembangunan alias pembaharuan 514 laboratorium kesehatan masyarakat (Labkesmas) di tingkat kabupaten/kota. Seluruh rangkaian program pembaharuan akomodasi kesehatan ini ditargetkan rampung paling lambat pada tahun 2030.

“Rakyat tidak boleh menempuh perjalanan jauh hanya untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar. Negara kudu datang sedekat mungkin dengan tempat rakyat hidup,” tegas Presiden Prabowo menutup keterangannya. (Ant/I-1)