Pramono Soroti Premanisme di Jakarta Meski Jadi Kota Teraman Kedua ASEAN

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, menyoroti tetap adanya praktik premanisme di ibu kota meski Jakarta sukses meraih predikat sebagai kota teraman kedua di area Asia Tenggara (ASEAN) menurut Global Residence Index jenis 2026.

"Jadi, Jakarta ini nan menempatkan kota nomor dua (teraman), itu bukan kata Gubernur, tetapi hasil survei dunia. Dalam persoalan itu tetap ada tukang bakso, pedagang bakso nan dipalak di Tanah Abang, kami bergerak cepat, itu menjadi perhatian serius kami," kata Pramono di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (11/4).

Menurut Pramono, capaian tersebut patut diapresiasi, namun tidak boleh membikin pemerintah lengah terhadap persoalan nan tetap terjadi di lapangan, khususnya nan menyasar masyarakat kecil.

Salah satu kasus nan menjadi perhatian adalah tindakan pemalakan terhadap pedagang bakso di area Tanah Abang. Kejadian tersebut menjadi pengingat bahwa keamanan kota tidak hanya diukur dari info survei, tetapi juga dari rasa kondusif nan dirasakan langsung oleh warga.

Pramono mengungkapkan, dirinya langsung mengambil langkah sigap dengan menginstruksikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk bertindak tegas.

Pelaku nan tidak hanya memalak tetapi juga merusak peralatan dagangan korban sukses diamankan dan ditahan.

"Saya pada saat itu juga langsung menelepon Kepala Dinas Satpol PP untuk mengambil tindakan dan apa nan memalak, nan memecahkan mangkok-mangkoknya langsung ditangkap dan ditahan," jelas Pramono.

Langkah sigap ini, kata Pramono, merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merespons setiap laporan masyarakat secara sigap.

Dia memastikan tidak ada toleransi terhadap tindakan premanisme dalam corak apa pun.

Lebih jauh, Pramono menjelaskan bahwa Jakarta sebagai kota metropolitan dengan populasi lebih dari 11 juta jiwa mempunyai dinamika sosial nan kompleks.

Jika dihitung dengan wilayah aglomerasi, jumlah masyarakat apalagi mencapai nyaris 42 juta jiwa menurut info Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dengan kondisi tersebut, potensi gangguan keamanan tetap ada, namun nan terpenting adalah gimana pemerintah bisa datang dan memberikan solusi cepat.

"Yang seperti itu tentunya segera kami tindak dengan tegas," ucap Pramono.