Dalam kesempatan itu, Pramono juga meminta percepatan pembaharuan instansi kelurahan lain di Jakarta. Dari total 267 kelurahan, Pemprov DKI menargetkan lebih banyak instansi dapat diperbaiki hingga 2030.
"Saya minta kepada Asisten Biro Pemerintahan, kita mudah-mudahan sampai dengan tahun 2030, kita bisa menambah banyak kantor-kantor kelurahan nan kita bakal perbaiki," ucap Pramono.
Lebih lanjut, dia juga menyoroti soal pentingnya transparansi dalam pembangunan akomodasi publik. Seluruh proses, kata dia, kudu terbuka dan dapat diaudit agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
"Saya meminta betul semua pembangunan nan ada di Jakarta betul-betul kudu transparan, terbuka, dan jangan menyisakan persoalan di kemudian hari," kata Pramono.
Lebih lanjut, Pramono juga berujar, instansi kelurahan tidak hanya berfaedah administratif, tetapi menjadi ruang hubungan sosial warga. Ia mau agar akomodasi pendukung seperti ruang laktasi dan akses bagi penyandang disabilitas tersedia di instansi kelurahan agar masyarakat merasa nyaman.
"Kalau masyarakat sudah merasa homey, seperti di rumah sendiri, pasti pemerintahan di tingkat paling bawah ini bakal melangkah dengan baik," jelas Pramono.
4 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·