Pramono Kaji Pengurangan Pajak Daerah Imbas Tekanan Geopolitik

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan pihaknya tengah mengkaji kebijakan pengurangan pajak daerah sebagai respons terhadap tekanan geopolitik global. Pramono menyebut kondisi dunia saat ini, termasuk bentrok di Timur Tengah dan potensi akibat El Nino, menjadi tantangan bagi perekonomian Jakarta.

"Kami sedang mengkaji pengurangan pajak daerah. Jakarta bakal mengeluarkan instrumen perpajakan nan lebih kompetitif dan lebih menarik," kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Jumat (17/4/2026).

Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan relaksasi bagi masyarakat dan pelaku upaya di tengah ketidakpastian global, sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

"Tekanan geopolitik maupun tekanan ekonomi ini perlu kita respons dengan memberikan relaksasi. Nanti pada waktunya bakal kami umumkan paket kebijakan perpajakan," ujarnya.

Mantan Seskab itu menjelaskan, kebijakan ini bakal dikemas dalam beberapa paket insentif nan saat ini tetap dalam tahap finalisasi. Pemprov DKI menargetkan kebijakan tersebut bisa mendorong aktivitas ekonomi tetap bergairah.

Di sisi lain, dia memastikan kondisi ekonomi Jakarta tetap relatif terjaga. Pertumbuhan ekonomi tercatat lebih tinggi dari nasional, sementara inflasi tetap terkendali.

"Inflasi Jakarta nan berada di nomor 3,37%, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,48%. Pertumbuhan ekonominya lebih tinggi, tetapi inflasinya lebih rendah. Artinya ekonomi Jakarta terawat dengan baik," ungkapnya.

Meski demikian, Pemprov DKI tetap berhati-hati dalam menyusun kebijakan fiskal agar tetap seimbang antara memberikan stimulus dan menjaga kesehatan APBD.

"Kami mau momentum ekonomi nan baik ini tetap terjaga, tapi juga memberikan ruang bagi masyarakat dan bumi upaya untuk memperkuat di tengah tekanan global," jelasnya.

(bel/rfs)