Pramono Copot Lurah-2 Kasi Kalisari Buntut Balas Laporan JAKI Pakai Foto AI

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membebastugaskan sejumlah pejabat di wilayah Kalisari, Jakarta Timur, buntut unggahan laporan foto berbasis AI dalam aplikasi JAKI. Pramono menegaskan pencopotan kedudukan tersebut bukan pemecatan, melainkan bagian dari pembinaan.

"Dibebastugaskan itu artinya dari kedudukan nan dia sandang saat ini. Kebetulan di Kalisari itu bu lurah kami bebaskan dari kedudukan lurahnya untuk dilakukan pembinaan," kata Pramono di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Rabu (15/4/2026).

Selain lurah, pejabat lain nan turut dibebastugaskan ialah kepala seksi (kasi) ekonomi pembangunan dan kepala seksi pemerintahan. Kebijakan ini diambil setelah kasus unggahan foto nan dinilai tidak sesuai kondisi lapangan mencoreng wajah pelayanan publik di Jakarta.

"Memang itu betul-betul mencoreng wajah Jakarta dan kami, saya, sebagai gubernur tidak mau itu terulang kembali," ungkapnya.

Namun demikian, Pramono menegaskan tidak mau mematikan pekerjaan aparatur sipil negara (ASN) nan bersangkutan. Ia memastikan mereka tetap bakal dibina agar bisa kembali bekerja lebih baik ke depannya.

"Tapi saya juga tidak mau menghilangkan pekerjaan seseorang. Setelah kelak dibina menjadi lebih baik, kita kasih kesempatan untuk bisa berkarya lebih baik," ujarnya.

Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan manipulasi laporan kerja melalui unggahan foto sebelum dan sesudah di aplikasi JAKI nan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya. Hal ini memicu pertimbangan menyeluruh terhadap sistem pelaporan kinerja, khususnya di jejeran PPSU.

Pramono menyebut peristiwa tersebut menjadi pelajaran krusial bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memperbaiki tata kelola dan sistem pengawasan agar lebih transparan dan akuntabel.

"Tidak ada ruang untuk itu bisa diulang kembali. Kita perbaiki sistem dan tata kelola nan lebih baik, transparan, terbuka," tegasnya.

Pramono juga menekankan pentingnya integritas dalam bekerja, terutama bagi petugas lapangan nan menjadi ujung tombak pelayanan publik di tingkat wilayah.

Ke depan, Pemprov DKI bakal memperketat sistem pelaporan, termasuk siapa nan berkuasa mengunggah pengarsipan pekerjaan, guna mencegah manipulasi serupa terulang kembali.

"Yang berkuasa meng-upload adalah nan boleh meng-upload. Makanya sistemnya diperbaiki," pungkasnya.

(bel/rfs)