Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakui penanganan laporan penduduk nan masuk melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) tetap belum sepenuhnya ideal.
Menurut Pram, sebagian laporan tetap ditangani secara formalitas tanpa penyelesaian nan betul-betul menyentuh akar persoalan.
“Walaupun dengan jujur saya katakan, minta maaf, terkadang langkah penanganannya tetap berkarakter formalitas. Padahal saya menginginkan sebenarnya lebih dalam dari itu,” kata Pramono dalam sambutannya di area Jakarta Pusat, Rabu (24/6).
Ia juga menyinggung praktik manipulasi laporan nan dilakukan oleh petugas lapangan di area Pasar Rebo, Jakarta Timur, dengan memanfaatkan teknologi kepintaran buatan atau artificial intelligence (AI).
Menurut Pramono, laporan tersebut dibuat seolah-olah pekerjaan telah ditangani oleh pemerintah, padahal kondisi di lapangan belum sesuai dengan laporan nan dikirimkan.
“Termasuk nan saya sebutkan tadi, menggunakan artificial intelligence membikin laporannya seakan-akan sudah ditangani oleh Pemerintah Jakarta, padahal belum ditangani. Nah, nan begitu-begitu kami tidak mau,” ujarnya.
Pramono memastikan petugas nan terbukti melakukan pelanggaran tersebut telah dijatuhi sanksi.
“Dan akhirnya kami beri hukuman kepada nan bersangkutan,” lanjutnya.
Menurut Pramono, kecermatan laporan dan penanganan nan nyata menjadi perihal krusial untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.
“Maka nan kami lakukan sekarang ini, lantaran kami mau memotret dengan benar, kami juga kudu membangun trust. Trust kepada siapa? Trust kepada publik,” kata Pram.
Dalam kesempatan nan sama, Pramono mengatakan 98 persen laporan penduduk melalui JAKI telah tertangani sejak Januari hingga Mei 2026.
“Di bulan Mei, ini sebagai contoh, ada 305.000 laporan dalam satu bulan masuk ke CRM, Sistem Cepat Respons Masyarakat,” kata Pramono.
“Hampir 299.000 itu kita tangani, jadi nyaris 98 persen ditangani,” lanjutnya.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·