Pramono Ajak KPK Awasi Proyek di Jakarta: Ini Menyangkut Integritas

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan dirinya telah meminta jejeran Pemprov DKI Jakarta menggandeng KPK di setiap proyek nan berisiko. Dia mengatakan perihal itu krusial untuk mencegah korupsi.

"Selama ini Pemerintah DKI Jakarta dengan KPK melakukan koordinasi nan sangat baik. Dan sebagai Gubernur Jakarta saya selalu meminta kepada seluruh jejeran Balai Kota dalam setiap aktivitas nan berisiko dan berbobot untuk selalu melakukan koordinasi dan pendampingan dengan KPK," ujar Pramono dalam aktivitas fun walk berbareng KPK di Jalan Sudirman, Jakarta, Minggu (16/8/2026).

Kampanye antikorupsi itu diikuti sekitar 10.530 peserta dari KPK, ASN DKI Jakarta, BUMD, dan masyarakat. Pramono mengatakan Pemprov DKI juga memberi pelayanan cuma-cuma Dukcapil, Bappenda, serta cek kesehatan untuk warga.

Pramono mengatakan pengawasan dari KPK krusial untuk pencegahan korupsi. Dia mengatakan pengawasan dari KPK menyangkut soal integritas.

"Sehingga itulah nan mau kami lakukan dalam aktivitas kampanye berbareng dengan KPK ini. Mudah-mudahan ini menjadi perihal nan baik, terutama bagi birokrasi nan ada di Balai Kota dan juga seluruh jejeran OPD. Dan kami tahu perihal nan menjadi utama berbareng KPK adalah menyangkut integritas," jelasnya.

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan KPK mendukung program dan proyek di Jakarta. Dia mengatakan KPK telah mengawal penyelenggaraan pembangunan untuk mencegah korupsi.

"Kami datang untuk mendukung program-program kerja dari Pemerintah Provinsi DKI agar proyek-proyek pembangunan semua dapat dilaksanakan dengan baik dan betul serta penuh rasa tanggung jawab," ujarnya.

"Kami juga bakal mengawal terus agar pembangunan itu tidak ada nan disalahgunakan oleh pelaksana-pelaksana di lapangan. Pak Gubernur tentunya mengharapkan nan terbaik," tambahnya.

Johanis membujuk masyarakat ikut mengawasi pembangunan nan dilakukan Pemprov DKI. Dia mengatakan pengawasan dari masyarakat juga krusial dalam mencegah korupsi.

"Termasuk tentunya menyalahgunakan duit rakyat, khususnya duit rakyat dari Pemerintah DKI. Karena apa nan dipakai oleh Pemerintah DKI tidak lain adalah tentunya berasal juga dari rakyat nan ada di Provinsi DKI," jelasnya.

(dvp/haf)