Prabowo Tugasi Airlangga Hartarto Tekan Biaya Logistik Nasional

ilustrasi(Antara)

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan dirinya telah menerima mandat unik dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekosistem logistik nasional. Penugasan ini bermaksud utama untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi sistem pengedaran di Indonesia.

Langkah strategis ini didasarkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Penguatan Logistik Nasional nan telah diundangkan pada 16 Juli 2026. Menko Airlangga menegaskan bahwa penguatan ekosistem ini merupakan kunci daya saing ekonomi nasional.

“Arahan Presiden sangat jelas, bahwa penguatan ekosistem logistik nasional menjadi kunci untuk menekan biaya logistik dan meningkatkan daya saing ekonomi. Untuk itu, Presiden menugaskan saya melalui Kemenko Perekonomian untuk mengoordinasikan percepatan transformasi logistik nasional melalui Perpres Nomor 41 Tahun 2026,” ujar Airlangga dalam keterangannya, Kamis (15/10).

Target Penurunan Biaya Logistik

Berdasarkan info tahun 2022, biaya logistik nasional tetap berada di nomor 14,29% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah telah menetapkan peta jalan penurunan biaya logistik secara bertahap, ialah menjadi 12,5% pada 2029 dan ditargetkan mencapai nomor ideal 8% pada tahun 2045.

Perpres 41/2026 mengusung tiga strategi utama untuk mencapai sasaran tersebut:

• Penguatan Infrastruktur: Fokus pada konektivitas, jasa backbone, dan sarana penunjang logistik.
• Digitalisasi: Integrasi sistem dan percepatan digitalisasi jasa logistik.
• Peningkatan SDM: Memperkuat daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik.

Optimalisasi NLE dan Infrastruktur Pendukung

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah bakal memperkuat platform National Logistics Ecosystem (NLE) melalui digitalisasi end-to-end. Sebelumnya, NLE telah terbukti memberikan akibat signifikan dengan mengurangi biaya logistik hingga 17% dan memangkas waktu jasa hingga 73% pada sektor perizinan B2G dan G2G.

Selain digitalisasi, pemerintah mendorong pengembangan dry port, salah satunya di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB). Langkah ini diambil untuk mengurangi beban truk di jalan raya serta mendekatkan jasa kepabeanan langsung ke area industri.

“Integrasi jasa pikulan jalan, kereta api, dan transportasi laut (multimodal transport) menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi pengedaran dan mengurangi ketergantungan nan berlebihan pada pikulan jalan,” tambahnya.

Dukungan Pembiayaan dan SDM

Dari sisi operasional, pemerintah memberikan support melalui Kredit Industri Padat Karya (KIPK) untuk peremajaan armada truk nan sudah tua. Berdasarkan Peraturan Menko Perekonomian Nomor 10 Tahun 2026, sektor transportasi dan penyimpanan sekarang dapat mengakses pembiayaan terjangkau guna meningkatkan produktivitas layanan.

Terakhir, penguatan kapabilitas SDM dilakukan melalui training vokasi dan sertifikasi kompetensi agar tenaga kerja nasional bisa beradaptasi dengan teknologi digital logistik.

“Melalui sinergi lintas sektor, kami optimistis biaya logistik dapat ditekan sampai 8% pada 2045. Produk ekspor kita bakal semakin berkekuatan saing, dan produk domestik bakal semakin terjangkau bagi masyarakat,” tutup Airlangga. (E-3)