Prabowo Sebut Badan Ekspor Berpotensi Selamatkan USD150 Miliar per Tahun

Presiden Prabowo (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi mengumumkan kebijakan besar berupa pembentukan badan ekspor terpusat nan bakal bertindak sebagai eksportir tunggal untuk seluruh komoditas strategis Indonesia. Kebijakan revolusioner ini nantinya bakal dipayungi oleh Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam.

Dalam pidato penyampaian KEM-PPKF di Sidang Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026), Presiden menegaskan langkah berani ini diambil demi menghentikan kebocoran penerimaan negara nan telah berjalan masif selama berpuluh-puluh tahun. 

Melalui pembenahan sistemik ini, kas negara diproyeksikan bisa mengamankan potensi penghasilan hingga USD150 miliar alias setara Rp2.653,92 triliun per tahun (asumsi kurs Rp17.692 per Dolar AS).

"Kita perhitungkan, kita perkirakan potensi duit nan bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu USD150 miliar tiap tahun. Potensi. Apakah kita bisa alias tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik alias tidak," kata Presiden Prabowo.

Melalui sistem baru ini, Presiden Prabowo menekankan bahwa tata niaga penjualan seluruh hasil kekayaan alam bumi pertiwi ke luar negeri tidak lagi dilepas bebas ke masing-masing korporasi swasta. Aktivitas ekspor komoditas utama, mulai dari minyak kelapa sawit (CPO), batu bara, besi, hingga produk hilirisasi seperti ferroalloy, wajib dilewatkan satu pintu.

Pemerintah bakal menunjuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) unik untuk mengelola skema tersebut. Teknisnya, para pelaku upaya alias perusahaan pengelola aktivitas tambang dan perkebunan kudu menyalurkan hasil produksinya terlebih dulu kepada BUMN nan ditunjuk, sebelum komoditas itu dijual ke pembeli global.

"Kita wajibkan kudu dilakukan penjualannya melalui BUMN nan ditunjuk pemerintah RI sebagai pengekspor tunggal, dalam artian setiap hasil ekspor bakal diteruskan ke BUMN nan ditunjuk pemerintah kepada pelaku upaya pengelola aktivitas tersebut," tegas Prabowo.