Prabowo Sadar Ada Penyelewengan di BGN, Langsung Panggil BPKP dan PPATK

Presiden Prabowo Subianto mencoba menu MBG di SMPN 111 Jakarta.(BPMI Setpres)

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas setelah mengendus adanya indikasi penyelewengan di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN). Kepala Negara secara unik memanggil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh serta Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana untuk melakukan penelusuran mendalam.

Hal tersebut diungkapkan Prabowo dalam aktivitas Konsolidasi Nasional Program Makan Bergizi Gratis (MBG) nan digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6). Prabowo mengaku telah menerima laporan mengenai adanya kejanggalan nan melibatkan unsur ketua di lembaga tersebut.

"Jadi, memang sudah beberapa saat saya mendapat laporan. Ada kekurangan-kekurangan, ada kejanggalan-kejanggalan, ada indikasi-indikasi penyelewengan dari pimpinan," ujar Prabowo di hadapan peserta konsolidasi.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Presiden langsung menginstruksikan BPKP dan PPATK untuk membedah aliran biaya dan tata kelola di BGN. Menurutnya, integritas pemimpin sangat menentukan kualitas organisasi. Persoalan di tingkat ketua dinilai dapat berakibat fatal terhadap keahlian lembaga, terutama dalam menjalankan program strategis nasional.

Fokus pada Program Makan Bergizi Gratis

Presiden menekankan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah instrumen vital untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa dan mengurangi kemiskinan. Oleh lantaran itu, dia tidak bakal menoleransi adanya praktik korupsi nan dapat menghalang pengedaran gizi bagi anak-anak sekolah.

"Saya tidak mau duit rakyat dicuri. Saya tidak mau NKRI dilecehkan. Tidak ada pengecualian," tegas Presiden dengan nada bicara nan lugas.

Perkuat Lembaga Penegak Hukum

Sebagai corak komitmen pemberantasan korupsi, Presiden Prabowo menyatakan dukungannya untuk memperkuat lembaga pengawasan dan penegak hukum. Ia meminta BPKP, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Kejaksaan Agung untuk menyampaikan kebutuhan personel maupun anggaran guna memperkuat kegunaan pengawasan.

"Kepala BPKP, apa nan kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi. Ketua KPK, Jaksa Agung, berapa saja nan kau perlu, lapor, saya penuhi. BPKP, KPK, semua penegak norma kudu kita perkuat," tegas Prabowo.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan untuk rakyat betul-betul sampai ke sasaran tanpa ada potongan alias penyalahgunaan. Penguatan ini juga bermaksud untuk menjaga wibawa pemerintah di mata masyarakat dan bumi internasional.

Sebelumnya, dinamika di BGN sempat memanas setelah Kejaksaan Agung melakukan penggeledahan di instansi lembaga tersebut pada Rabu (3/6), menyusul adanya pertimbangan besar-besaran terhadap jejeran ketua BGN oleh Presiden.