Prabowo: Rupiah Lemah karena Kekayaan RI Mengalir ke Luar Negeri

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan salah satu penyebab melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) adalah keluarnya kekayaan Indonesia ke luar negeri melalui beragam praktik nan merugikan negara.

Menurut Prabowo, aliran kekayaan nasional ke luar negeri dalam jumlah besar telah berjalan selama puluhan tahun dan berakibat terhadap kondisi ekonomi nasional, termasuk nilai tukar rupiah.

"Kalau sekarang ada nan mengatakan rupiah kita lemah ini dan itu, ya lantaran kekayaannya keluar," kata Prabowo saat menghadiri penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (NU) 2026 di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Selasa (23/6/2026).

Prabowo mengatakan berasas info nan diperolehnya, selama 22 tahun terakhir untung nan dihasilkan mencapai sekitar 436 miliar dolar AS.

Namun, dari jumlah tersebut sekitar 343 miliar dolar AS mengalir ke luar negeri.

"Jadi kita lihat dari neraca itu, inflow, outflow. Kita lihat di sini selama 22 tahun duit nan keluar itu 343 miliar. Jadi untung 436, nan keluar 343. nan tinggal adalah sedikit sekali dibandingkan nan keluar," ujarnya.

Menurut Prabowo, salah satu penyebab terjadinya aliran biaya tersebut adalah praktik under invoicing alias pelaporan nilai ekspor nan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Ia menjelaskan sejumlah pelaku upaya diduga melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari jumlah nan sesungguhnya untuk mengurangi tanggungjawab nan kudu dibayarkan kepada negara.

"Ternyata sekali lagi dari PBB, nan terjadi adalah nan disebut under-invoicing alias laporan palsu," kata Prabowo.

Presiden mencontohkan adanya praktik pelaporan hasil ekspor nan tidak sesuai dengan volume sebenarnya. Misalnya, eksportir menjual 1.000 ton hasil tambang namun hanya melaporkan sebagian dari jumlah tersebut.

Akibat praktik tersebut, Prabowo menyebut Indonesia diperkirakan mengalami kerugian hingga 908 miliar dolar AS alias sekitar Rp15.000 triliun dalam kurun 34 tahun terakhir.

"Setelah kita hitung, ini nomor kembali lagi dari PBB, kita telah rugi 908 miliar dolar selama 34 tahun alias 15.000 triliun," ujarnya.