Populer: Pemerintah Atur Skema KPR 40 Tahun; AS Tawarkan Paket USD 300 M ke Iran

Rencana pemerintah memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) 40 tahun menjadi salah satu buletin terkenal kumparanBISNIS sepanjang Rabu (17/6). Selain itu, Paket Ekonomi AS untuk Iran juga banyak dibaca. Untuk lebih jelasnya, berikut rangkuman buletin terkenal tersebut:

Pemerintah Bakal Perpanjang Tenor KPR hingga 40 Tahun, Aturan Segera Rampung

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PKP), Maruarar Sirait, mengkonfirmasi kelanjutan rencana pemerintah untuk memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) hingga 40 tahun. Ini merupakan peningkatan signifikan dari pemisah maksimal saat ini nan 30 tahun. Kebijakan ini, nan ditargetkan rampung tahun ini, bermaksud untuk meringankan beban angsuran bulanan bagi masyarakat, sejalan dengan pengarahan Presiden Prabowo untuk memfasilitasi kepemilikan rumah, terutama di dekat area industri.

Saat ini, pembahasan intensif sedang dilakukan berbareng BP Tapera, nan disebut telah melakukan kajian selama lebih dari satu separuh bulan. Keterlibatan pihak perbankan dan SMF (Sarana Multigriya Finansial) dalam proses kajian menunjukkan pendekatan komprehensif untuk memastikan penerapan nan terencana. Ara menegaskan bahwa perpanjangan tenor ini bakal menjadi salah satu opsi, melengkapi pilihan tenor 10, 15, 20, dan 30 tahun nan sudah ada, sehingga memberikan elastisitas lebih bagi calon debitur.

AS Siapkan Paket Ekonomi USD 300 Miliar untuk Iran demi Akhiri Perang

AS dikabarkan bakal menyediakan paket insentif ekonomi senilai USD 300 miliar alias sekitar Rp 5,3 kuadriliun bagi Iran. Paket ini merupakan bagian integral dari kesepakatan tenteram nan lebih luas, di mana Iran bakal memperoleh kewenangan untuk menjual minyak mentah, akses terhadap biaya pembangunan, serta pencairan aset nan sebelumnya dibekukan oleh AS. Draf final kesepakatan ini, nan beredar di kalangan sekutu G7, menunjukkan upaya AS untuk mengakhiri bentrok secara permanen sekaligus membatasi program nuklir Iran.

Kesepakatan tersebut, nan rencananya bakal ditandatangani pada 19 Juni di Swiss, membuka jalan bagi perundingan lanjutan selama 60 hari. Secara spesifik, Departemen Keuangan AS bakal menerbitkan pengecualian hukuman untuk ekspor minyak mentah dan produk petrokimia Iran, serta menghentikan blokade angkatan laut di Selat Hormuz.

Meskipun perincian teknis tetap dibahas, arsip tersebut menegaskan bahwa faedah ekonomi bakal diberikan sepenuhnya jika Iran memenuhi seluruh komitmen nan disepakati, termasuk kesediaan membuka Selat Hormuz dan tidak mengembangkan senjata nuklir. Presiden AS Donald Trump sendiri sebelumnya membantah berita bahwa Washington bakal memberikan biaya sebesar USD 300 miliar kepada Iran.