PON XXII 2028 Digelar tanpa Venue Baru, Pemerintah Tekankan Efisiensi dan Administrasi Bersih

Ilustrasi(Dok Istimewa)

PEMERINTAH memastikan penyelenggaraan PON XXII 2028 dilakukan secara efisien tanpa pembangunan venue baru serta mengedepankan manajemen nan tertib.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga resmi bekerja-sama dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Daerah Khusus Jakarta dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028.

Kepastian tersebut ditandai dengan penyerahan Surat Keputusan penetapan tuan rumah oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir kepada para kepala wilayah di Gedung Graha Kemenpora, Jakarta, Selasa (23/6).

Penetapan dilakukan lebih awal untuk memperkuat konsolidasi serta mengantisipasi persoalan anggaran dan tata kelola nan kerap muncul setelah penyelenggaraan PON.

"Kita mau memastikan PON ini melangkah baik. Baik tidak hanya penyelenggaraan, tetapi juga baik secara administratif. Dan tentu kita memastikan direktif Bapak Presiden juga kita laksanakan," ujar Erick kepada pewarta, Selasa (23/6).

Menpora menegaskan Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar penyelenggaraan anggaran dilakukan seefisien mungkin. Karena itu, pemerintah tidak menyiapkan pembangunan akomodasi olahraga baru di NTB maupun NTT dan hanya bakal mengoptimalkan serta membenahi sarana nan sudah tersedia.

Koordinasi lintas kementerian juga bakal dilakukan dengan melibatkan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri untuk mengawal kebijakan tersebut.

Di luar persoalan infrastruktur, Kemenpora turut memfokuskan perhatian pada pembinaan atlet dan pembenahan izin perpindahan atlet antardaerah. Erick menyebut 21 bagian olahraga prioritas dalam Desain Besar Olahraga Nasional wajib dipertandingkan guna menjaga kesinambungan prestasi menuju level internasional.

Adapun jumlah total bagian olahraga nan dipertandingkan tetap berkesempatan berubah menyesuaikan arah kebijakan pemerintah dan keahlian anggaran.

"Saya tidak mau kelak tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, para Gubernur nan datang jangan sampai ada rumor di kemudian hari. Karena hari ini tadi saya sampaikan tetap ada isu-isu mengenai tentu penyelenggaraan sebelumnya nan jelas dari pemerintah pusat kita sudah menyerahkan anggarannya ke wilayah tetapi di daerahnya mungkin belum sinkronisasi," kata Erick.

Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Taufik Hidayat mengingatkan agar PON tidak lagi menjadi arena perpindahan atlet secara instan demi mengejar perolehan medali. Kemenpora berbareng KONI dijadwalkan membahas pengetatan patokan mutasi atlet pada pekan depan agar wilayah lebih mengutamakan pembinaan jangka panjang.

"Saya minta kelak kota rapat dengan KONI juga mewanti-wanti itu. Karena asalnya dari mana, lantaran hanya mengejar medali, mereka jor-joran untuk transfer (atlet)," tegas Taufik.

Dalam pembagian peran, NTB dan NTT menjadi letak utama pertandingan, sementara Jakarta berkedudukan sebagai pendukung penyelenggaraan melalui penyediaan akomodasi penunjang.

Gubernur Jakarta Pramono Anung menyampaikan kesiapan akomodasi olahraga nan tersedia, mulai dari 36 venue milik pemerintah pusat di area GBK, 220 akomodasi olahraga milik pemerintah daerah, hingga arena milik swasta nan siap digunakan. 

Dukungan akses transportasi juga bakal diperkuat melalui operasional LRT rute Velodrome-Manggarai, serta jaringan MRT dan TransJakarta.

"Saya menyampaikan kepada Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga dan juga para Gubernur, Pemerintah DKI Jakarta berkarakter sebagai support system membantu penyelenggaraan ini," tegas Pramono.

Pemerintah NTB juga menyatakan kesiapan akomodasi, pemetaan letak pertandingan di seluruh kabupaten dan kota, serta support tim medis olahraga dari RSUP nan telah mengantongi sertifikasi internasional dari Dorna berasas pengalaman menggelar arena global.

"Semakin sigap SK ini keluar, semakin lama waktu persiapan. Makasih Pak Menteri akhirnya sudah keluar SK-nya. Makasih juga buat Gubernur DKI Pak, nan sudah bersedia menjadi backup mechanism untuk penyelenggaraan PON 2028 nanti," tutur Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi NTT menyambut terbitnya SK penetapan nan bertepatan dengan pembahasan anggaran daerah. NTT telah menyiapkan alokasi anggaran sebesar Rp250 miliar secara berjenjang hingga 2028.

Lokasi pertandingan di NTT direncanakan tersebar di 14 kabupaten dan kota nan berada dekat lokasi wisata di luar Labuan Bajo untuk mendorong akibat ekonomi dan pariwisata.

"Kami kudu memastikan bahwa tagihan kami untuk NTB, NTT, dan DKI pasti kondusif nih, itu selesai sebelum tutup tahun 2028," ujar Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena.

"Jadi kami betul-betul pastikan semua kondusif dan tentu buat kami, di NTT dan NTB mudah-mudahan juga sukses pariwisata dan sukses ekonomi," imbuhnya. (H-2)