Poltracking: 51,9 Persen Publik Nilai Kabinet Perlu Direshuffle

Liputan6.com, Jakarta - Mayoritas publik menilai pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu melakukan perombakan alias reshuffle kabinet.

Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda AR mengatakan perihal tersebut merujuk hasil survei nasional Poltracking Indonesia nan menunjukkan 51,9 persen responden menilai reshuffle kabinet perlu dilakukan.

“Publik Indonesia, masyarakat Indonesia kebanyakan 51,9 persen menyatakan menilai perlu diadakan reshuffle kabinet, hanya 27 nan mengatakan tidak perlu, 27,9 persen. Jadi publik menginginkan perlu ada reshuffle kabinet ke depan,” kata Hanta dalam pemaparan hasil survei Poltracking Indonesia secara daring, Senin (31/8/2026).

Poltracking kemudian menggali bagian nan dinilai paling krusial menjadi konsentrasi reshuffle. Hasilnya, sektor ekonomi menempati posisi teratas dengan 30,8 persen, disusul bagian norma sebesar 22 persen.

Menurut Hanta, dorongan reshuffle terutama berangkaian dengan penilaian publik terhadap keahlian para menteri nan dianggap belum memuaskan. Temuan ini muncul di tengah turunnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap keahlian pemerintahan secara keseluruhan.

“Ini argumen untuk di-reshuffle, kita tanyakan apa alasannya lantaran publik menilai perlu reshuffle, lantaran argumen paling tinggi keahlian kurang memuaskan. Jadi ada aspek di mana keahlian menteri kurang memuaskan,” ungkap Hanta.

Dalam survei nan sama, tingkat kepuasan publik terhadap keahlian kabinet secara keseluruhan tercatat 47 persen. Angka tersebut turun dibandingkan survei sebelumnya, ialah 67 persen pada Mei 2026 dan 49 persen pada Juli 2026.

Hanta menilai persoalan tersebut berangkaian dengan keahlian kabinet menerjemahkan visi dan program prioritas Presiden ke dalam penyelenggaraan di lapangan.

“Artinya, perlu pandangan publik perlu ada reshuffle kabinet, angkanya cukup tinggi. Dan bagian apanya saja? Ekonomi dan norma nan terutama. Alasan kenapa kudu di-reshuffle lantaran soal keahlian dari pedoman survei nan kami potret ini,” katanya.

Sektor ekonomi menjadi perhatian utama publik dalam pertimbangan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam survei tersebut, tingkat kepuasan terhadap keahlian pemerintah di bagian ekonomi hanya 41,8 persen. Sementara kepuasan terhadap bagian norma dan pemberantasan korupsi berada di nomor 48,3 persen.

Persoalan ekonomi juga tercermin dari persepsi masyarakat terhadap kondisi rumah tangga. Sebanyak 62,5 persen responden menyatakan pengeluaran rumah tangga mereka dalam setahun terakhir meningkat. Sebanyak 55,6 persen menilai nilai kebutuhan pokok dalam satu bulan terakhir tidak terjangkau.

Adapun survei nasional Poltracking Indonesia dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 dengan melibatkan 1.220 responden. Survei menggunakan metode stratified multistage random sampling dengan margin of error ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Pengambilan sampel mencakup 38 provinsi secara proporsional berasas info DPT 2024, dengan stratifikasi berasas jenis kelamin pemilih.