PM Singapura Sumbangkan Kenaikan Gaji Rp 24 M Selama 5 Tahun

Jakarta -

Perdana Menteri (PM) Singapura, Lawrence Wong, berencana menyumbangkan seluruh kenaikan gajinya selama lima tahun ke depan. Hal ini dia lakukan sebagai corak komitmen terhadap pendapat tentang revisi penghasilan politik adalah demi kepentingan negara.

Gaji tahunan Wong bakal naik menjadi US$ 3,6 juta alias sekitar Rp 63,22 miliar (kurs Rp 17.562) dari sebelumnya US$ 2,2 juta alias sekitar Rp 38,64. Gaji tersebut sudah termasuk bonus.

Jika diakumulasi, Wong bakal menyumbangkan gajinya sekitar US$ 1,4 juta alias sekitar Rp 24,59 miliar per tahun. Gaji PM Singapura ditetapkan dua kali lipat dari patokan penghasilan menteri tingkat pemula, nan bakal direvisi menjadi US$ 1,8 juta dari US$ 1,1 juta.

"Pemerintah bakal terus bayar saya penghasilan nan telah ditetapkan dalam kerangka kerja nan ada, begitulah langkah sistem kita bekerja. Kemudian saya bakal menyumbangkan kenaikan penghasilan tersebut untuk tujuan kebaikan nan sesuai," kata Wong dikutip dari The Straits Times, Rabu (9/9/2026).

Ia mengatakan, keputusan tersebut menjadi bagian dari usulan komite peninjau untuk meningkatkan penghasilan para pemegang kedudukan politik di Singapura, termasuk semua menteri dan PM. Namun untuk kedudukan PM tidak menerima bingkisan keahlian dan hanya mendapatkan bingkisan nasional. Wong juga mengaku tidak mendorong pejabat politik lainnya untuk mengikuti langkahnya.

"Pada umumnya, saya tidak percaya pada praktik mempertontonkan pemberian kebaikan di depan umum. Namun, meskipun kerangka penghasilan merupakan keputusan Kabinet, sebagai Perdana Menteri, saya memikul tanggung jawab utama atas perihal itu. Jadi, saya mau menjelaskan gimana saya secara pribadi bakal menangani kenaikan ini dan kenapa saya mengambil langkah perubahan ini lantaran saya percaya ini demi kepentingan Singapura," katanya.

Wong mengatakan dirinya bakal mengevaluasi kembali posisinya setelah lima tahun, dengan mempertimbangkan kondisi nan ada saat itu. Menurutnya, meski mau terus mendukung tujuan-tujuan nan baik, dia tidak mau membikin komitmen publik tanpa pemisah waktu. Ia juga tak mau langkahnya justru menimbulkan dugaan bahwa perdana menteri berikutnya kudu mengikuti pilihannya.

(ahi/ara)