PLTS Terapung Karangkates Malang Ditargetkan Beroperasi 2027

Permit & ESG Vice Manager PT Nusantara Guodian Karangkates Indonesia (NGKI), Mochammad Affandi (kanan) dan Direktur Operasi NGKI, Djauhar Husni menjelaskan progres bangunan PLTS Terapung Karangkates di Waduk Sutami, Malang, Jawa Timur, Rabu (14/10).(MI/Bagus Suryo)

PEMBANGUNAN bangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Karangkates di Waduk Sutami, Kabupaten Malang, Jawa Timur, tersisa 30 persen. Pada awal tahun 2027 ditargetkan PLTS ini bisa beroperasi.

"PLTS awal dibangun sejak 2026. Setelah AMDAL (analisis mengenai akibat lingkungan) 5 Januari bergerak, sampai Oktober ini, progres bangunan 70 persen dari sasaran penyelesaian rencana operasional awal 2027," kata Permit & ESG Vice Manager PT Nusantara Guodian Karangkates Indonesia (NGKI), Mochammad Affandi, Rabu (14/10).

PLTS terapung itu seluas 71 hektare alias 3,7 persen dari total luas waduk setempat. Adapun total investasi proyek strategis nasional ini US$90 juta.

Direktur Operasi NGKI, Djauhar Husni menjelaskan progres proyek pada fase perancangan sampai bangunan peralatan utama mendekati rampung. Sebanyak enam dari delapan unit PV island alias blok panel telah terpasang. Enam pulau PLTS itu, kata dia, mempunyai kapabilitas maksimum daya listrik 80 MWac dari total 100 MWac.

"Kapasitas menyesuaikan kontur dasar waduk," ucap Djauhar.

Setelah seluruhnya kelar, lanjut Djauhar, listrik bakal dihubungkan ke gardu induk Sutami sejauh sekitar 2 km. Listriknya kelak bakal menerangi sekitar 100.000 rumah tangga dan menekan emisi karbon hingga 181.700 ton CO2 per tahun.

Djauhar mengungkapkan kendati pembangunan PLTS sempat mengalami tantangan setahun mengurus perizinan nan tuntas Agustus 2026, tetapi pengerjaan dikebut sampai akhirnya mencapai target.

"Sekarang perizinan sudah keluar semua setelah mengurus setahun. Target operasional kita usahakan pada Januari 2027," ujarnya.

Ia menjelaskan kehadiran PLTS terapung di Karangkates Malang selain sebagai proyek strategis daya baru terbarukan, juga bentuk kerjasama dan optimasi pemanfaatan aset negara. (H-4)