PLTS 100 GW Butuh Investasi US$73 Miliar, Tekan Emisi 140 Juta Ton CO2

Pemerintah menyiapkan investasi sekitar USD 73 miliar untuk merealisasikan program pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) di Bali. Program tersebut ditargetkan menjadi salah satu langkah besar pemerintah dalam memperkuat kedaulatan daya sekaligus menekan emisi karbon.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan total investasi nan dibutuhkan untuk program PLTS 100 GW mencapai kurang lebih USD 73 miliar. Nilai tersebut setara dengan sekitar Rp 1.143 triliun.

“Total investasinya Bapak Presiden Dari 100 gigawatt adalah kurang lebih sekitar USD 73 miliar alias setara dengan Rp 1.143 triliun lebih,” kata Bahlil dalam aktivitas launching dan groundbreaking program PLTS 100 GW, Selasa (25/8).

Selain memerlukan investasi dalam jumlah besar, program tersebut diproyeksikan memberikan akibat ekonomi melalui penghematan subsidi daya dan pembuatan lapangan kerja. Bahlil menyebut program 100 GW dapat menghasilkan efisiensi subsidi sekitar Rp 73,9 triliun setiap tahun serta menciptakan sekitar 5,52 juta lapangan kerja.

Dari sisi lingkungan, pemerintah memperkirakan pengembangan PLTS dalam skala tersebut dapat menurunkan emisi karbon secara signifikan. Bahlil menyebut penurunan emisi nan berpotensi dicapai mencapai 140 juta ton CO2 setiap tahun.

“Penurunan emisi sebesar 140 juta ton CO2 per tahun Dengan nilai ekonomi karbon sebesar Rp 6,31 triliun,” ujar Bahlil.

Program tersebut juga dirancang untuk dilaksanakan secara masif dalam beberapa tahun ke depan. Pemerintah tidak hanya mengandalkan pembangunan pembangkit skala besar, tetapi juga mendorong penetrasi daya surya ke wilayah nan selama ini belum mendapatkan akses listrik.

Bahlil mengatakan pemerintah bakal mengembangkan program 100 GW sekaligus mendorong elektrifikasi desa. Salah satu skema nan disiapkan adalah pembangunan PLTS 1 MW per desa di sejumlah wilayah.

“Daerah-daerah, desa-desa nan selama ini belum ada listrik kita bakal penetrasi dengan program 100 GW dan listrik masuk desa agar semuanya bisa ada listriknya,” kata Bahlil.

Pengembangan daya surya juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pembangkit berbahan bakar fosil. Bahlil menyebut tetap terdapat sekitar 12,6 GW pembangkit listrik di Indonesia nan menggunakan solar.

Menurutnya, pengurangan penggunaan pembangkit berbahan bakar solar berpotensi menekan kebutuhan impor bahan bakar minyak sekaligus mengurangi beban subsidi. Untuk Bali, misalnya, pembangunan PLTS 1.000 MW disebut dapat melakukan efisiensi sekitar 0,6 juta kiloliter solar nan selama ini digunakan PLN.

“Untuk Bali dengan kita memakai 100 unik dengan memakai 1000 MW Itu bisa melakukan efisiensi 0,6 juta kiloliter solar nan dilakukan oleh PLN,” ujar Bahlil.

Presiden Prabowo Subianto dalam kesempatan nan sama menegaskan program PLTS 100 GW merupakan bagian dari upaya Indonesia membangun kemandirian energi. Ia menyebut kapabilitas seluruh pembangkit listrik Indonesia saat ini sekitar 88 GW, sehingga sasaran PLTS 100 GW mempunyai skala nan sangat besar.

“Hari ini adalah hari nan krusial kita launching listrik dari tenaga surya 100 gigawatt untuk bangsa Indonesia. Sebagai gambaran bahwa Menteri Ekonomi seluruh listrik Indonesia sekarang 88 gigawatt seluruh ya dari batubara dari minyak dari gas dari geothermal semua itu 88 gigawatt kita bakal membangun 100 gigawatt,” kata Prabowo.

Prabowo menargetkan pembangunan 100 GW PLTS dapat direalisasikan dalam tiga tahun. Bahkan, dia kemudian mendorong agar sasaran tersebut dapat dicapai lebih cepat.

“Target kita adalah 100 gigawatt dalam 3 tahun,” ujar Prabowo.

Program tersebut pada akhirnya tidak hanya ditempatkan sebagai agenda transisi energi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap daya impor. Prabowo menegaskan pemerintah mau meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik, termasuk daya surya, panas bumi, gas, dan minyak.

Di sisi lain, skala investasi USD 73 miliar menunjukkan besarnya kebutuhan pembiayaan untuk mengubah sasaran 100 GW tersebut menjadi kapabilitas pembangkit nan nyata. Pemerintah menyatakan penyelenggaraan proyek bakal didorong melalui skema investasi swasta alias independent power producer (IPP) andaikan nilai nan ditawarkan kompetitif.

Bahlil mengatakan andaikan skema tersebut tidak menghasilkan nilai nan kompetitif alias tidak menarik minat investor, pemerintah membuka opsi untuk mengambil alih pengerjaan proyek melalui pemerintah.

“Kalau harganya kompetitif kita kasih IPP Kalau tidak kompetitif dan tidak ada nan mau maka kita bakal ambil alih untuk dikerjakan oleh pemerintah lewat dan antara dengan pembiayaan nan sesuai dengan petunjuk Bapak Presiden nan efisien, efektif dan terjangkau,” kata Bahlil.