PKS DKI Usul Tarif Transjabodetabek Naik Jadi Rp 4.500, JakLingko Berbayar

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Taufik Zoelkifli, setuju dengan kenaikan tarif Transjakarta, termasuk Transjabodetabek. Namun dia meminta kenaikan tarif itu tidak memberatkan masyarakat dan Pemprov DKI Jakarta.

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta itu awalnya menyinggung mengenai rapat dengan PT Transjakarta dan Dishub DKI Jakarta kemarin. Rapat itu, kata dia, membahas rencana kenaikan tarif jasa Transjakarta, termasuk Transjabodetabek.

"Kami sebenarnya setuju untuk meningkatkan tarif lantaran memang tidak bisa terus menerus Transjakarta ini disubsidi demikian besar oleh Pemda DKI Jakarta. Jadi secara finansial kita juga kesulitan, sehingga untuk mengurangi subsidi dari Pemda DKI kepada Transjakarta, maka Transjakarta kudu meningkatkan tarif dari busnya," kata Taufik kepada wartawan, Sabtu (12/6/2026).

Ia mengusulkan agar rencana kenaikan tarif itu kudu memperhatikan keahlian bayar dan kemauan bayar dari rakyat. Menurutnya, perihal tersebut kudu dikaji serius oleh PT Transjakarta dengan melibatkan masyarakat pengguna moda transportasi tersebut.

"Pertama dilihat lagi ATP (Ability to Pay) dan WTP (Willingness to Pay), mungkin naiknya dari Rp 3.500 menjadi.. tadinya mau Rp 5.000 pas kan, tapi mungkin naiknya Rp 1.000 saja menjadi Rp 4.500 alias Rp 4.000. Artinya kita tetap naik, tapi kemudian di nomor nan tidak memberatkan rakyat dan juga tidak memberatkan Pemerintah DKI Jakarta,"ucap Taufik.

"Kemudian penyesuaian kenaikannya, Jaklinko kan sekarang nol rupiah, mungkin itu kita jadikan bertarif, mungkin Rp 500 alias Rp 1.000 tergantung kelak kajiannya bagaimana," tambahnya.

Seperti diketahui, Pemprov DKI memang berencana menyesuaikan tarif jasa Transjabodetabek menyusul pengoperasian sejumlah rute baru nan menghubungkan Jakarta dengan wilayah penyangga, termasuk rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta.

Pemprov DKI menilai tarif Rp 3.500 nan saat ini bertindak tidak lagi relevan untuk sejumlah rute antarkota dengan jarak tempuh nan lebih panjang. Meski begitu, pemerintah memastikan penyesuaian tarif tetap mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat sekaligus keberlanjutan jasa transportasi publik.

(fas/idn)