PKS Akan Komunikasi ke Fraksi Lain di DPR Sikapi Polemik Ijazah Gibran

Jakarta -

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Muhammad Kholid, menyikapi pidato Presiden PKS Almuzzammil Yusuf nan bakal menjembatani aspirasi rakyat soal polemik piagam Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kholid mengatakan fraksi PKS di DPR akan membangun komunikasi dengan partai lain mengenai perihal itu.

"DPP PKS menugaskan kepada Fraksi DPR RI untuk membangun komunikasi politik terlebih dulu dengan fraksi-fraksi lain. Saat ini DPR RI tetap reses, kita bakal tunggu kelak saat masa sidang berikutnya," kata Kholid kepada wartawan, Rabu (20/10/2026).

Ia menyebut bakal menjajaki setiap masukan soal piagam Wapres Gibran. PKS dikatakan juga bakal membahas potensi adanya kewenangan angket alias kewenangan menyatakan pendapat nan kerap disinggung oleh banyak pihak.

"Yang krusial bangun komunikasi politik dulu, menjajaki apa pandangan dan pendapat kawan-kawan di DPR. Kita lihat kelak ya, kita jajaki dulu," tambahnya.

Sebelumnya Presiden PKS Almuzzammil mengungkit polemik piagam Wapres Gibran Rakabuming Raka sebagai 'ijazahgate'. Almuzammil menyebut polemik itu muncul lantaran adanya perlakuan tak sama dalam hukum.

"Kejadian krusial nan juga baru kita saksikan. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai ijazahgate. Ini kita jadikan pintu gerbang pertimbangan ke depan pemilu kita, kita hormati putusan lembaga negara nan final dan mengikat," kata Almuzammil dalam pidato politiknya di aktivitas Bimtek Nasional PKS nan disiarkan akun YouTube PKS TV, Senin (19/10/2026).

Almuzammil menyebut banyak rakyat nan meminta agar persoalan itu dilanjut ke DPR. Dia menyebut PKS siap menjadi jembatan penyambung aspirasi publik.

"Di dalamnya jelas terselip satu persoalan nan sekarang rakyat banyak datang bertanya protes termasuk mendatangi kita meminta diselesaikan diproses lebih lanjut di DPR secara norma dan konstitusional," kata dia.

"PKS memandang polemik ijazahgate menyangkut rasa keadilan publik adanya perlakuan nan tidak sama dalam norma dan pemerintahan. PKS siap menjadi jembatan aspirasi publik," imbuhnya.

Almuzammil menegaskan setiap anak bangsa punya kesempatan nan sama untuk memimpin bangsa. Dia menyebut putusan MK mengenai persoalan nan ada menjadi pertimbangan untuk penyelenggaraan Pemilu ke depannya.

"Demokrasi kudu bergerak menuju meritokrasi. Setiap anak bangsa mempunyai kesempatan nan sama untuk memimpin dengan modal integritas dan kompetensi bukan dispensasi. Pemilu kudu jurdil (jujur dan adil)," jelasnya.

(dwr/zap)