Pimpinan KPK Akan Kawal Pembangunan di DKI: Agar Tak Disalahgunakan Pelaksana

Jakarta -

Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan KPK bakal mengawasi pelaksana lapangan dalam proyek Pemprov DKI Jakarta. Johanis menjelaskan kepada Pramono terkait adanya pelaksana nan tak baik alias menyalahgunakan wewenangnya dalam pekerjaan.

Hal itu diutarakan Johanis dalam aktivitas Pemprov DKI berbareng KPK nan menggelar fun walk dalam rangka 'Kampanye Antikorupsi' di Sudirman, Jakarta, Minggu (16/8/2026). Awalnya dia menyampaikan KPK datang untuk mendukung program kerja Pemrov DKI.

"Kami datang untuk mendukung program-program kerja dari Pemerintah Provinsi DKI agar proyek-proyek pembangunan semua dapat dilaksanakan dengan baik dan betul serta penuh rasa tanggung jawab," ujar Johanis dalam sambutannya, Minggu (16/8).

Dia mengatakan KPK bakal terus mengawal agar pembangunan tidak disalahgunakan pelaksana di lapangan. Johanis menyinggung Pramono nan mungkin tidak mengetahui adanya pelaksana lapangan nan tidak baik alias menyalahgunakan wewenangnya dalam pekerjaan.

"Kami juga bakal mengawal terus agar pembangunan itu tidak ada nan disalahgunakan oleh pelaksana-pelaksana di lapangan. Pak Gubernur tentunya mengharapkan nan terbaik, tapi tidak ditahu Pak Gub mungkin tidak tahu ada pelaksana-pelaksana nan tidak baik," jelasnya.

Johanis meminta support dari masyarakat agar setiap aktivitas pembangunan Pemprov DKI untuk terus berkoordinasi dengan KPK. Hal ini guna menindak tegas dengan sigap andaikan ditemukan pelaku penyalahgunaan kewenangan.

"Oleh lantaran itu, kami minta support semua masyarakat nan ada agar setiap ada aktivitas pembangunan di Pemerintah DKI, tolong disampaikan kepada Pak Gubernur dan disampaikan juga pada kami agar kami dapat berkoordinasi dengan Pak Gubernur untuk kemudian mengambil tindakan tegas terhadap pelaku-pelaku nan menyalahgunakan kewenangan nan ada padanya," ucapnya.

"Termasuk tentunya menyalahgunakan duit rakyat, khususnya duit rakyat dari Pemerintah DKI. Karena apa nan dipakai oleh Pemerintah DKI tidak lain adalah tentunya berasal juga dari rakyat nan ada di Provinsi DKI," tutupnya.

(dvp/dwr)