Petani Tebu Soroti Tata Kelola Impor Gula, Sarankan Hal Ini ke Pemerintah

Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menyoroti tata kelola impor gula. Ada sejumlah perihal nan menjadi catatan.

Awalnya, dia menyoroti kerugian sebesar Rp 680 miliar nan dialami PT Sinergi Gula Nusantara (SGN). Kondisi ini dinilai dapat menjadi momentum untuk pertimbangan terhadap keahlian perusahaan serta tata kelola sektor gula secara menyeluruh, baik di tingkat hulu maupun hilir.

Ketua Umum APTRI Soemitro Samadikoen menyatakan pemerintah perlu melakukan pertimbangan menyeluruh terhadap keahlian SGN. Ia menilai kerugian tersebut menjadi parameter adanya persoalan dalam pengelolaan industri nan lebih luas.

"Kerugian SGN semestinya menjadi perhatian serius lantaran perusahaan tersebut mengelola aset publik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (15/4/2026).

Menurut Soemitro, kegagalan mencapai swasembada gula selama ini tidak lepas dari kebijakan nan dinilai kurang selaras dengan kondisi di lapangan, khususnya di tingkat petani. Ia juga menyoroti pentingnya pertimbangan berkala terhadap BUMN nan mengelola komoditas strategis.

Ia menilai aspek manajemen menjadi salah satu aspek nan perlu diperbaiki. Menurutnya, tantangan industri seperti kualitas bahan baku dan dinamika pasar memerlukan respons nan adaptif dari pengelola perusahaan.

Peningkatan Produksi

Di sisi lain, rencana pemerintah untuk mengalihkan impor bahan baku gula dari swasta ke BUMN juga mendapat tanggapan. Soemitro menilai kebijakan tersebut belum tentu efektif jika tidak diiringi dengan peningkatan kapabilitas produksi dan efisiensi pabrik gula.

Selain itu, dia menyoroti potensi kebocoran dalam pengedaran gula kristal rafinasi (GKR) nan dinilai perlu diperketat pengawasannya. Berdasarkan temuan Kementerian Perdagangan, terdapat indikasi penyelewengan pengedaran di tingkat koperasi pada 2025.

Dari sisi izin harga, Soemitro menilai penetapan Harga Acuan Penjualan (HAP) alias Harga Eceran Tertinggi (HET) perlu disesuaikan dengan kondisi biaya produksi nan terus berubah. Ia menyebut ketidaksesuaian nilai jual dengan biaya produksi dapat menekan margin pelaku usaha, termasuk petani.

Di tingkat hulu, beragam tantangan juga dihadapi petani tebu. Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi dinilai belum sepenuhnya realistis, termasuk rencana pembukaan lahan baru dan program bongkar ratoon nan dinilai kurang tepat waktu.

Persoalan lain nan mencuat adalah keterbatasan akses pupuk bersubsidi dan pembiayaan. Pembatasan luas lahan penerima subsidi serta plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) dinilai menjadi hambatan bagi petani nan mau meningkatkan skala usaha.

Dari sisi teknologi, industri gula nasional juga dinilai tertinggal dibandingkan negara lain seperti Brasil dan Australia nan telah mengangkat mekanisasi secara menyeluruh. Kondisi ini berakibat pada tingginya biaya produksi domestik dan daya saing terhadap gula impor.

"APTRI mendorong agar perumusan kebijakan ke depan lebih melibatkan petani sebagai pelaku utama di lapangan. Dengan demikian, kebijakan nan dihasilkan diharapkan lebih implementatif dan bisa menjawab tantangan industri secara menyeluruh," tambahnya.

Tonton juga video "Korupsi Impor Gula, 4 Bos Perusahaan Swasta Divonis 4 Tahun Bui"

(rea/ara)