Perlinsos Digital Sentuh 3 Juta KK dalam Sebulan di 43 Kabupaten/Kota

Proses pendaftaran Perlinsos Digital.(Dok. Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.)

SEBANYAK 3 juta Kartu Keluarga (KK) telah terdaftar melalui Perlinsos Digital hanya dalam satu bulan penyelenggaraan uji coba di 43 kabupaten/kota. Capaian ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempermudah masyarakat dalam mendaftarkan serta memperbarui info family secara mandiri, sekaligus memantau status kepantasan perlindungan sosial mereka.

Langkah transformasi ini sejalan dengan pengarahan Presiden Prabowo Subianto nan mendorong digitalisasi pemerintah agar memberikan faedah langsung bagi masyarakat. Fokus utamanya bukan sekadar memindahkan jasa ke platform digital, melainkan menciptakan sistem nan lebih terhubung, sederhana, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan warga.

Mengingat kondisi ekonomi dan sosial family nan dinamis, masyarakat sekarang diberikan ruang untuk memperbarui info secara berkala. Hal ini memastikan info nan digunakan dalam proses perlindungan sosial tetap jeli dan sesuai dengan kondisi terkini di lapangan.

Pemerintah menekankan bahwa pendaftaran melalui Perlinsos Digital tidak serta-merta membikin seseorang otomatis menerima support sosial. Namun, proses ini merupakan bagian krusial dari pendataan nasional untuk mendukung program perlindungan sosial nan lebih tepat sasaran dan transparan.

Kolaborasi dan Pendampingan Agen Perlinsos

Keberhasilan menjaring 3 juta KK dalam waktu singkat tidak lepas dari kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga Agen Perlinsos. Bagi masyarakat nan mengalami hambatan teknis, Agen Perlinsos datang di lapangan untuk mendampingi proses pendaftaran dan pembaruan data.

“Dalam satu bulan, 3 juta KK telah terdaftar. Angka ini menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat untuk dapat mendaftarkan dan memperbarui info keluarganya dengan proses nan lebih mudah,” ujar Rahmat Danu Andika, Koordinator Gugus Tugas Harian, Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

Rahmat menambahkan bahwa capaian ini menjadi bahan pembelajaran krusial untuk menyempurnakan sistem sebelum diimplementasikan secara lebih luas. Perlinsos Digital sendiri merupakan salah satu use case dalam pengembangan Digital Public Infrastructure (DPI), nan didukung oleh Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) untuk integrasi info lintas instansi.

Uji coba pendaftaran Perlinsos Digital di 43 kabupaten/kota ini direncanakan berjalan hingga akhir Agustus 2026. Seluruh hasil pertimbangan dari fase ini bakal digunakan untuk menyempurnakan sistem sebelum pemerintah menerapkan program ini secara nasional pada akhir tahun 2026.

Dengan fondasi digital nan kuat, diharapkan birokrasi jasa publik menjadi lebih ramping dan mengurangi proses administratif nan tidak perlu, sehingga masyarakat dapat merasakan kehadiran negara secara lebih sigap dan efisien. (H-3)