Perkuat Moderasi Beragama, Pemerintah Gandeng TNI-Polri

Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin

JAKARTA - Sejumlah kementerian,TNI dan Polri membahas penguatan moderasi berakidah dalam corak Rapat Koordinasi Sekretariat Bersama (Sekber) Moderasi Beragama. Tujuannya, menyatukan arah kebijakan, ukuran capaian, dan program berbareng penguatan moderasi berakidah pada 2026.

Pertemuan ini diinisiasi Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM) Kementerian Agama.

Pembentukan Sekber ini merupakan petunjuk Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penguatan Moderasi Beragama.

Sekjen Kemenag Kamaruddin Amin, menegaskan, fondasi penguatan moderasi berakidah bertumpu pada perbincangan lintas ketaatan dan pendalaman aliran kepercayaan nan mengajarkan kedamaian serta ketenteraman.

‘’Indonesia merupakan salah satu negara paling religius di bumi dalam praktik keberagamaan. Kondisi ini, lanjutnya, menjadi modal krusial untuk diarahkan ke sesuatu nan lebih substantif, ialah pengejawantahan nilai-nilai kepercayaan dalam kehidupan sehari-hari nan berakibat sosial,’’ ujarnya dikutip, Minggu (8/2/2026)..

Dikatakannya, narasi dan semangat untuk memperdalam serta menerapkan aliran kepercayaan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, perlu terus disuarakan. Ini diperlukan agar terbentuk kesadaran kolektif dalam membangun Indonesia nan rukun dan tenteram di tengah perbedaan.

“Tantangan kita adalah gimana menyampaikan pesan kebangsaan ini, gimana agar keberagamaan Indonesia itu mempunyai pemahaman seperti ini. Tugas Kementerian Agama dan Sekretariat Bersama adalah memastikan pesan berakidah seperti ini dapat tersampaikan dengan baik,” ujarnya.

Kementerian Agama, lanjut Kamaruddin Amin, saat ini tengah mengembangkan sejumlah program strategis, misalnya: Ekoteologi, Kurikulum Berbasis Cinta, serta pemberdayaan ekonomi umat. Program ini, menurutnya sangat relevan dengan semangat penguatan moderasi beragama.

“Kemenag bakal terus menjalankan program-program terbaik nan bisa memberikan akibat luas bagi masyarakat, khususnya dalam isu-isu keberagamaan di Indonesia,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala BMBPSDM Muhammad Ali Ramdhani menegaskan, penguatan moderasi beragama merupakan kebijakan strategis nasional nan memerlukan keterlibatan aktif lintas kementerian, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan.