Pergantian Pimpinan BGN Dinilai Jadi Momentum Perkuat Program Makan Bergizi Gratis

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Achmad Tjachja Nugraha.(MI/DEPI GUNAWAN)

KEPUTUSAN Presiden Prabowo Subianto mencopot Dadan Hindayana dari kedudukan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) mendapat sambutan positif. Kebijakan menunjuk kepemimpinan baru dinilai sebagai langkah nan tepat untuk memperkuat penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Prof Achmad Tjachja Nugraha, menilai pergantian pimpinan merupakan corak pertimbangan nan wajar dalam penyelenggaraan program strategis nasional nan melibatkan anggaran besar dan jutaan penerima manfaat.

"Langkah Presiden Prabowo menunjukkan komitmennya nan tegas untuk terus melakukan pertimbangan terhadap program prioritas pemerintah. Tujuannya bukan menghentikan program, tetapi memastikan pelaksanaannya semakin efektif, aman, dan tepat sasaran," ujarnya di Bandung, Kamis (4/6).

Menurut dia, beragam persoalan nan muncul selama penyelenggaraan MBG menjadi argumen krusial bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan tata kelola. Sejumlah laporan mengenai gangguan kesehatan dan dugaan keracunan makanan di beragam wilayah telah menimbulkan perhatian publik terhadap kualitas pengawasan program.

Data Kementerian Kesehatan mencatat 60 kasus dengan 5.207 korban, sedangkan info Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mencatat 55 kasus dengan 5.320 korban.

Temuan tersebut mendorong beragam pihak meminta penguatan pengawasan keamanan pangan dalam penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.

Sistem pengawasan

Menurut Prof Achmad, munculnya ribuan kasus gangguan kesehatan tersebut menunjukkan bahwa program berskala nasional memerlukan sistem pengawasan nan semakin ketat agar kualitas jasa dan keamanan pangan dapat terjaga di seluruh wilayah sesuai angan Presiden Prabowo.

"Program ini mempunyai tujuan nan sangat mulia dalam meningkatkan kualitas gizi generasi muda Indonesia ke depan. Karena itu, setiap kelemahan nan ditemukan kudu segera diperbaiki agar faedah program betul-betul dapat dirasakan masyarakat," jelas Penasihat DPP Persatuan Umat Islam itu.

Prof Achmad menilai program dengan cakupan nasional seperti MBG memerlukan sistem kontrol nan kuat mulai dari rantai pasok,  pengadaan bahan baku, proses pengolahan, pengedaran makanan, hingga sistem penanganan keluhan masyarakat.

Pergantian ketua BGN, terangnya, dapat menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan program, serta memperbaiki standar keamanan pangan di seluruh rantai distribusi.

"Pergantian kepemimpinan bukanlah akhir dari Program Makan Bergizi Gratis. Justru ini menjadi kesempatan untuk melakukan perbaikan dan memastikan program melangkah lebih baik ke depan," tandas dia.

Dengan kepemimpinan baru, Prof Achmad berambisi tata kelola, pengawasan, dan kualitas jasa Program Makan Bergizi Gratis dapat semakin baik, sehingga tujuan besar peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia dapat tercapai secara optimal.