Perangkat Desa Dukung Pelaksanaan MBG dan Kopdes di Hadapan Mendes Yandri

Jakarta -

Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) menyatakan support penyelenggaraan program-program prioritas Presiden untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Kampung Nelayan Merah Putih, dan lainnya.

Pernyataan ini dibacakan di hadapan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto dan Wamendes PDT, Ahmad Riza Patria dalam Rakernas PPDI di Operational Room Kantor Kemendes Kalibata, Rabu (17/6).

"Jika ada kekurangan, bukan programnya nan dihapus, tetapi tata kelolanya. Karena MBG bagi masyarakat desa itu sangat dibutuhkan, termasuk di dalamnya adalah Koperasi Desa Merah Putih," kata Ketua Umum PPDI Sarjoko dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).

Yandri menyambut positif support dari PPDI tersebut lantaran program prioritas itu menyasar langsung ke masyarakat.

"Terima Kasih support PPDI kepada pelaksaan program Presiden Prabowo ialah MBG, Kopdes Merah Putih, Sekolah Rakyat dan Koperasi Nelayan Merah Putih," kata Mantan Wakil Ketua MPR RI ini.

Sesuai pengarahan Presiden, kata Yandri, jika ada kekurangan di lapangan maka dilakukan perbaikan semaksimal mungkin. Bukan malah program itu lantas dihentikan.

Lebih lanjut, Yandri mengatakan peran Perangkat Desa sangat strategis perang dan kedudukannya melekat alias nan menjadi tulang punggung pemerintahan desa.

Olehnya, Kemendes mengharapkan support dari PPDI untuk menyukseskan Asta Cita ke enam presiden Prabowo Subianto ialah Membangun Dari Desa dan Dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan.

"Secara khusus, Perangkat Desa juga mengawal 12 Aksi Bangun Desa ialah BUMDesa, Kopdes merah Putih, Desa Ketahanan Pangan, Desa Wisata, Desa Ekspor, pemuda-pemudi pelopor desa, dan lain sebagainya," kata Yandri.

Secara unik Yandri memberikan berita jika Peraturan Pemerintah (PP) 16 tahun 2026 sudah terbit nan mengakomodir dan menerjemahkan aspirasi dari PPDI selama ini.

Contohnya Siltap bakal tidak bakal terlambat seperti sebelumnya lantaran bakal langsung ditransfer ke Rekening Desa hingga dipastikan penghasilan Perangkat Desa tidak bakal terlambat lagi

"Besaran gajinya disamakan dengan PNS Golongan 2A dan bakal ada peningkatan pendapatan secara berkala," kata Mantan Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Soal aspirasi terbaru PPDI bakal diperjuangkan oleh Yandri ialah status kepegawaian dicatat sebagai Pegawai Desa. Ini bakal dikonsultasikan ke Kementerian terkait.

"Kami sangat merasakan peran strategis PPDI sangat membantu program-program pemerintah nan ada selama ini," kata Yandri.

"Selamat kepada PPDI nan berulang tahun nan ke-20, dua dasawarsa dan selamat melaksanakan Rakernas. Hasil Rakernas kelak rekomendasinya siap kami terima dan kami perjuangkan," tandas Mendes Yandri.

Sebagai informasi, turut mendampingi Yandri dalam kesempatan ini Sekjen Taufik Madjid, Irjen Mashyudi, Kepala BPI Mulyadin Malik dan Kepala BPSDM Agustomi Masik.

(akd/ega)