Penyimpangan Distribusi BBM Marak di Kalimantan Selatan

ilustrasi(Antara)

Praktik premanisme dan penyimpangan pengedaran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dilaporkan tetap marak terjadi di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel). Kondisi ini memicu antrean panjang kendaraan, khususnya untuk pembelian solar subsidi (bio solar), nan memadati sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di beragam daerah. Merespons situasi tersebut, Kepolisian Daerah (Polda) Kalsel menggelar rapat koordinasi (rakor) terbatas nan dihadiri langsung oleh Gubernur Kalsel, Muhidin, serta jejeran ketua PT Pertamina Patra Niaga Area Kalsel pada Rabu (3/6).

Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, menegaskan bahwa pertemuan tersebut bermaksud untuk membedah akar masalah kelangkaan BBM serta memperketat pengawasan penyaluran di lapangan.

"Kita telah menggelar pertemuan berbareng Gubernur dan pihak Pertamina, membahas masalah kelangkaan BBM serta pengawasan penyaluran BBM bersubsidi di Kalsel," ungkap Irjen Pol Rosyanto di Banjarbaru.

Indikasi Penimbunan dan Premanisme

Dalam rakor tersebut, terungkap sejumlah aspek krusial nan diduga menjadi penyebab utama kelangkaan. Selain adanya indikasi penimbunan oleh pihak-pihak tertentu, praktik premanisme di lingkungan depo maupun dalam rantai pengedaran BBM disinyalir tetap terjadi.

Padahal, jika merujuk pada info kuota BBM subsidi nan dialokasikan untuk Kalsel, semestinya tidak terjadi kelangkaan maupun antrean panjang. "Dalam perihal ini, diperlukan pertimbangan terhadap sistem pengawasan dan pengedaran BBM subsidi agar penyaluran tepat sasaran," tegas Kapolda.

Rakor tersebut turut dihadiri jejeran petinggi Polda Kalsel, mulai dari Wakapolda, Irwasda, hingga jejeran Direktur Reserse Kriminal Umum dan Khusus. Sementara dari pihak Pertamina, datang Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani, dan Sales Area Manager Kalsel, Bondan Tri Wibowo.

Evaluasi Sistem QR Code

Executive General Manager Pertamina Balikpapan, Isfahani, menjelaskan bahwa pihaknya telah menerapkan sistem QR Code sebagai instrumen pengendalian volume pembelian solar subsidi. Namun, dia mengakui penerapan di lapangan tetap menghadapi hambatan teknis dan kepatuhan pengguna.

"Petugas SPBU mempunyai peran krusial untuk melakukan verifikasi langsung terhadap pengguna QR Code saat transaksi. Namun, pengawasan terhadap penggunaan kode tersebut memang tetap terbatas," ujar Isfahani.

Gubernur Kalsel, Muhidin, mendorong adanya penguatan sistem nan lebih ketat. Ia mengusulkan kajian integrasi info kendaraan melalui STNK ke dalam sistem QR Code guna meminimalisasi penyalahgunaan oleh oknum tidak bertanggung jawab.

Pemerintah Provinsi dan Polda Kalsel berkomitmen untuk terus memantau pengedaran di lapangan guna memastikan kewenangan masyarakat atas BBM subsidi tidak terganggu oleh praktik ilegal. (E-3)