Penutupan Prodi oleh Pemerintah: Solusi atau Jalan Pintas?

Kebijakan penutupan prodi nan direncanakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) memunculkan perdebatan. Apakah ini langkah strategis untuk memperbaiki pendidikan tinggi, alias justru respons sigap atas masalah nan lebih dalam?

Di satu sisi, info memang berbincang jelas. Lulusan perguruan tinggi terus bertambah, tetapi tidak semuanya terserap oleh pasar kerja. Dalam kasus tertentu, seperti bagian keguruan, jumlah lulusan jauh melampaui kebutuhan. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara apa nan diproduksi oleh sistem pendidikan dan apa nan dibutuhkan oleh bumi kerja.

Penutupan Prodi dan Masalah Mismatch Lulusan

Masalah ini bukan perihal baru. Sudah lama muncul keluhan bahwa lulusan perguruan tinggi kurang siap kerja, alias tidak mempunyai keahlian nan sesuai dengan kebutuhan industri. Dalam kerangka ekonomi, kondisi ini sering dijelaskan melalui teori modal manusia dari Gary Becker, nan memandang pendidikan sebagai investasi untuk meningkatkan produktivitas. Ketika lulusan tidak terserap, ada nan tidak melangkah efektif dalam proses tersebut.

Apakah Penutupan Prodi Solusi Tepat?

Di titik ini, kita perlu berakhir sejenak dan memandang persoalan secara lebih utuh.

Masalah pendidikan tinggi Indonesia tidak hanya soal jumlah prodi, tetapi juga soal kualitas dan relevansi pembelajaran. Banyak kurikulum tetap belum mengikuti perkembangan zaman. Hubungan antara kampus dan bumi industri tetap lemah. Mahasiswa sering kali lebih banyak dibekali teori daripada pengalaman praktis.

Jika akar masalahnya ada di sana, menutup prodi tidak serta merta menjadi jawaban.

Sebaliknya, langkah tersebut berisiko mengabaikan potensi transformasi. Prodi sosial dan humaniora, misalnya, sering dianggap tidak relevan lantaran tidak langsung menghasilkan pekerjaan teknis. Padahal, di era digital, kebutuhan bakal keahlian berpikir kritis, komunikasi, dan kajian sosial justru semakin penting.

Menurut Wening Udasmoro, pengetahuan sosial dan humaniora mempunyai peran krusial dalam menjaga keseimbangan pembangunan. Ia tidak hanya berkontribusi pada ekonomi, tetapi juga pada nilai, etika, dan keadilan sosial. Tanpa perspektif ini, pembangunan berisiko menjadi kering secara kemanusiaan.

Hal serupa juga bertindak pada prodi keguruan. Memang, saat ini terjadi kelebihan lulusan. Namun, kebutuhan pembimbing tidak bisa dilihat secara statis. Perubahan sistem pendidikan—terutama dengan berkembangnya teknologi—justru membuka ruang bagi peran baru pembimbing sebagai penyedia pembelajaran nan adaptif dan inovatif.

Jika kebijakan penutupan dilakukan tanpa perencanaan jangka panjang, bukan tidak mungkin kita justru menghadapi kekurangan tenaga pendidik di masa depan.

Di sinilah pentingnya membedakan antara solusi jangka pendek dan solusi berkelanjutan.

Transformasi Pendidikan Lebih Penting dari Penutupan Prodi

Menutup prodi mungkin terlihat sebagai langkah cepat. Namun, solusi nan lebih mendasar adalah melakukan transformasi. Artinya, memperbarui kurikulum, memperkuat kerja sama dengan industri, dan memastikan bahwa setiap program studi bisa beradaptasi dengan perubahan zaman.

Penelitian Rahardian dkk. (2025) menunjukkan bahwa keterkaitan antara pendidikan dan bumi kerja dapat meningkatkan kesiapan lulusan. Sementara itu, Azizah dan Andriyati (2023) menekankan pentingnya integrasi keahlian praktis dalam proses pembelajaran. Temuan ini memperlihatkan bahwa kunci perbaikan ada pada pembenahan sistem, bukan sekadar pengurangan jumlah.

Momentum Hari Pendidikan Nasional pada 2 Mei kelak menjadi pengingat penting. Pendidikan tidak hanya bermaksud mencetak tenaga kerja, tetapi juga membentuk manusia nan utuh. Gagasan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan sebagai proses memerdekakan manusia tetap relevan hingga hari ini.

Dalam konteks tersebut, kebijakan pendidikan semestinya tidak hanya berorientasi pada pasar, tetapi juga pada nilai dan tujuan jangka panjang bangsa.

Menata program studi memang perlu. Dunia berubah, dan pendidikan kudu ikut beradaptasi. Namun, langkah kita melakukannya bakal menentukan arah masa depan.

Jika dilakukan dengan pendekatan nan tepat, perihal ini bisa menjadi momentum reformasi pendidikan tinggi. Namun jika hanya berakhir pada penutupan, kita mungkin hanya sedang memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.