Jakarta, CNBC Indonesia - Deputi bagian Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko bagian Pangan Nani Hendiarti mengatakan, kualitas keamanan pangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) perlu ditingkatkan. Termasuk, kata dia, agunan keamanan pangan.
Dalam perihal ini, sambungnya, program MBG merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) No 115/205 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis.
"Dan tentu ini jika keamanan termasuk mutu gizi pangannya ya. Jadi itu ada di dalam tata kelola tersebut," katanya dalam Food Summit 2026 CNBC Indonesia di Jakarta, Senin (27/4/2026).
"Sebenarnya penyelenggaraan MBG itu terbagi menjadi dua. Satu bagian penyelenggaraan nan dilakukan oleh BGN (Badan i Nasional). Nah, satu lagi bagian nan lebih besar adalah support penyelenggaraan oleh K/L (Kementerian/Lembaga) lain," tambahnya.
Menurt Nani, ada sekitar 18 Kementerian/Lembaga nan sekarang terlibat dalam proses penyelenggaraan program MBG.
"Jadi kita punya tim koordinasi nasional (TKN) nan di mana Pak Menko Pangan sebagai ketua tim koordinasi nasional untuk mengawal program ini agar dilaksanakan sesuai tata kelola. Tata kelola ini tentu tujuannya membikin semuanya lebih baik," ujarnya.
"Dan unik untuk keamanan pangan, nah di sini semakin lebih kita lihat krusial alias urgensinya, setelah kita lihat ya, mulai sekitar Agustus, September, Oktober tahun lampau itu kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan meningkat tajam. Nah, kemudian dari tim koordinasi itu langsung bergerak," bebernya.
Karena itu, lanjutnya, dengan memasukkan agunan pangan dalam tata kelola, kemudian disepakati SPPG alias dapur itu kudu alias wajib mempunyai Sertifikasi Laik Higienis Sanitasi (SLHS).
"Di mana sebelumnya tidak wajib. Jadi pengawasannya kudu secara terpadu di dalam MBG ini. Bisa kita anggap berlapis ya," kata Nani.
"Dalam proses pelaksanaannya pun itu sudah ada 8 juknis (petunk tenis) nan kita buat untuk mengawal, menjamin keamanan pangan. Mulai gimana menyiapkan bahan baku sampai gimana SOP jika terjadi KLB. Itu semuanya jelas ada juknisnya" tambnya.
SOP ini, imbuh dia, bakal jadi referensi penyelenggaraan di lapangan.
"Dalam konteks ini adalah di SPPG dan juga sampai ke pengedaran penerima manfaatnya. Itu nan pertama," ucap Nani.
"Yang kedua juga secara terpadu nan dikoordinasikan oleh Kemenko Pangan, bukan hanya di dapur tapi juga di penerima manfaat. Aada dua golongan besar," jelasnya.
Kelompok pertama, terangnya, peserta didik dan kemudian ditambah sekarang tenaga pendidik. Dan golongan kedua adalah ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
"Nah di sini kita juga mengawasi dan sampai kepada gimana konsolidasi jika ada temuan dan koordinasi ke pemerintah daerah. Ini nan paling krusial ya, di pemerintah wilayah tahu dan dikoordinasikan langsung oleh tim koordinasi," ujar Nani.
"Jadi itu bukan hanya pusat, tapi pusat daerah. mungkin kami mau menggambarkan gimana ini bisa bekerja dengan baik. Sebagai contoh, kita melaksanakan tadi meminta SLHS sebagai bagian dari kewajiban," katanya.
Dampak Kerugian Akibat Pangan Tidak Aman
Sementara itu, Nani menjabarka, urgensi keamanan pangan dalam mendukung ekonomi berkepanjangan di Indonesia mencakup pencegahan bahan pangan nan tidak kondusif dikonsumsi masyarakat, pengawasan keamanan pangan nasional, serta maraknya kejadian keracunan pangan di Indonesia.
"Dampak keracunan pangan di Indonesia menimbulkan kerugian Rp2,4-3,1 triliun per tahun," kata Nani.
Data tersebut hanya mencakup biaya biaya pengobatan KLB keracunan pangan. Data tersebut merupakan hasil Kajian Litbang Kemenkes tahun 2022.
Tak berakhir di situ, sambungnya, keracunan pangan juga memicu kerugian lanjutan lain.
Nani mengutip info WHO nan mencatat kerugian akibat pangan tidak aman.
"Dampaknya cukup besar. Rata-rata 1,6 juta orang sakit per tahun. Jadi, perlu diingatkan. Banyak jenis penyakit, anak di bawah 5 tahun terdampak, terkena penyakit akibat bawaan pangan," ujar Nani.
Menurut WHO, sambungnya, akibat kesehatan akibat makanan tidak kondusif memicu munculnya 200 jenis penyakit, mulai dari diare sampai kanker.
Dan, memicu kematian bagi setidaknya 340 anak usia sampai 5 tahun akibat penyakit bawaan pangan.
Foto: Deputi Bidang Koordinasi Ketenagakerjaan dan Kemanan Pangan, Nani Hendiarti memberi pemaparan dalam aktivitas CNBC Indonesia Food Summit 2026, di Menara Bank Mega, Jakarta, Senin, 27/4. (CNBC Indonesia/Tri Susilo)
(dce/dce)
Addsource on Google
[Gambas:Video CNBC]
1 bulan yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·