Pengelolaan Hutan Lestari dan Mangrove Jadi Fokus Indonesia di Forum ASEAN

Para delegasi dalam The 21st ASEAN Working Group on Forest Management (21st AWG-FM), di Siem Reap, Kamboja.(Antara)

Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat peran sebagai pemimpin pengelolaan hutan lestari di area melalui partisipasi dalam The 21st ASEAN Working Group on Forest Management (AWG-FM) nan berjalan di Siem Reap, Kamboja. Melalui forum tersebut, pemerintah mendorong kerjasama regional untuk menjaga rimba tropis, mempercepat tindakan iklim, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan sumber daya rimba nan berkelanjutan.

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan sektor kehutanan diarahkan menjadi salah satu pilar pembangunan nasional nan bisa menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

"Melalui kerja sama ASEAN, Indonesia mau memperkuat kerjasama regional untuk menjaga rimba tropis, mempercepat tindakan iklim, serta menghadirkan faedah ekonomi nan nyata bagi masyarakat," ujar Raja Juli dalam keterangannya, Rabu.

Dalam pertemuan tersebut, Indonesia memaparkan sejumlah capaian pengelolaan hutan, mulai dari pembaruan statistik kehutanan nasional, pengembangan sistem pemantauan rimba berbasis teknologi, penerapan solusi berbasis alam (Nature-based Solutions), hingga penguatan kerja sama regional guna mempercepat penerapan Sustainable Forest Management (SFM) di area ASEAN.

Ketua Delegasi Indonesia, Ristianto Pribadi, menjelaskan transformasi sektor kehutanan terus diarahkan agar bisa memberikan faedah ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Saat ini Indonesia mempunyai area rimba seluas 123,9 juta hektare, dengan sekitar 67 juta hektare di antaranya merupakan rimba produksi nan dikelola melalui tata kelola nan semakin modern, transparan, dan akuntabel.

Selain menyoroti pengelolaan hutan, Indonesia juga memperkuat kepemimpinannya dalam konservasi mangrove dengan mendorong pengembangan World Mangrove Center (WMC) sebagai pusat kerjasama internasional untuk konservasi dan rehabilitasi mangrove.

Ristianto mengatakan inisiatif tersebut merupakan bagian dari diplomasi kehutanan Indonesia nan bermaksud menghadirkan solusi atas tantangan lingkungan dunia sekaligus mempererat kerja sama antarnegara ASEAN.

Menurutnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan pentingnya menjadikan Indonesia tidak hanya sukses mengelola sumber daya rimba secara berkelanjutan, tetapi juga aktif berbagi pengalaman, membangun kolaborasi, dan menghadirkan solusi bagi area maupun dunia.

Dalam forum itu, Indonesia menegaskan mangrove mempunyai peran strategis dalam mitigasi dan penyesuaian perubahan iklim, perlindungan wilayah pesisir, konservasi keanekaragaman hayati, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, ekosistem mangrove di ASEAN tetap menghadapi ancaman berupa deforestasi, alih kegunaan lahan, perubahan iklim, dan pencemaran sehingga memerlukan penguatan kerja sama regional.

Delegasi Indonesia juga mengingatkan bahwa pembentukan ASEAN Mangrove Network (AMNet) di Surabaya pada 2014 menjadi tonggak krusial kerja sama pengelolaan mangrove di kawasan. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia memaparkan capaian AMNet fase pertama, seperti pengembangan sistem info mangrove ASEAN, model silvofishery, lokakarya regional, hingga penyusunan ASEAN Strategy on Sustainable Mangrove Ecosystem Management 2025–2030 beserta pedoman implementasinya.

Indonesia juga mendukung penyelenggaraan AMNet fase kedua nan difokuskan pada peningkatan pertukaran pengetahuan, penguatan kapabilitas negara anggota, pengembangan pengelolaan mangrove berbasis masyarakat, serta mendukung penerapan ASEAN One Billion Trees Growing Initiative (OBTGI).

Sebagai bagian dari kepemimpinan global, Indonesia memperkenalkan World Mangrove Center nan bakal memanfaatkan Mangrove Information Center (MIC) Bali sebagai pusat operasional. WMC dirancang menjadi wadah kerjasama pemerintah, akademisi, organisasi internasional, lembaga pembiayaan, sektor swasta, dan masyarakat dalam mempercepat konservasi mangrove secara lebih terukur dan berdampak.

Ke depan, pemerintah juga bakal terus mendorong pengakuan internasional terhadap World Mangrove Center melalui beragam forum global, termasuk COP30, UNFF21, dan APEC, sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola mangrove bumi nan lebih kolaboratif. (Ant/E-3)